Ekonom dan pengamat kebijakan fiskal memperingatkan urgensi perombakan skema subsidi energi nasional menyusul realisasi belanja kompensasi yang melonjak drastis. Hingga akhir Juni 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi tercatat telah menyentuh angka sekitar Rp233 triliun.
Berdasarkan kalkulasi pemerintah, beban subsidi dan kompensasi energi diproyeksikan dapat membengkak hingga Rp526 triliun sampai penutupan tahun anggaran. Proyeksi ini menunjukkan potensi kenaikan hampir Rp200 triliun jika dibandingkan dengan alokasi awal dalam APBN yang dipatok pada kisaran Rp338 triliun.
Ekonom membeberkan bahwa besaran beban anggaran subsidi sangat dipengaruhi oleh tiga variabel utama, yaitu fluktuasi harga energi di pasar global, nilai tukar rupiah, dan laju konsumsi energi domestik. Tekanan harga global terlihat pada komoditas batu bara yang bertahan di atas level US$100 per ton selama tiga hingga empat tahun terakhir, bergeser dari rentang sebelumnya di kisaran US$60 hingga US$70 per ton.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Akar masalah dari pembengkakan ini bertumpu pada model distribusi yang masih melekat pada komoditas, bukan disalurkan langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Akibatnya, pemanfaatan subsidi energi berisiko meluas di luar kelompok sasaran yang sebenarnya membutuhkan bantalan ekonomi.
Dalam rancangan fiskal ke depan, dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027 mencatat total rancangan anggaran subsidi energi mencapai Rp272,94 triliun. Nilai tersebut mencerminkan kenaikan sebesar 20,1% dibandingkan perkiraan realisasi tahun 2026 yang berada di level Rp227,25 triliun.
Intip ke dalam 'Kos-kosan Barang' di DKI, Sewa Rp320.000-Tembus 7 Juta
Dari total alokasi 2027, anggaran subsidi BBM jenis tertentu seperti Pertalite hingga Solar dialokasikan sebesar Rp28,7 triliun, naik 8,71% dari perkiraan realisasi 2026 sebesar Rp26,4 triliun. Untuk mendongkrak efisiensi belanja negara dan memperbaiki ketepatan sasaran, pemerintah menargetkan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan melalui mekanisme registrasi konsumen pengguna.
