Perlindungan operasional dan peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional di Indonesia kini memiliki landasan kebijakan terpadu. Langkah ini krusial mengingat sekitar 90 persen dari total nelayan di Indonesia merupakan nelayan tradisional yang menyumbang sekitar 90 persen terhadap produksi perikanan tangkap nasional.
Kondisi tersebut melandasi pemerintah dalam meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK). Melalui penetapan ini, Indonesia tercatat menjadi satu dari hanya tujuh negara di dunia, dari total sekitar 151 negara, yang telah memiliki rencana aksi operasional serupa. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari Pedoman Sukarela Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) untuk Perikanan Skala Kecil yang disepakati secara global pada 2014.
RAN-PPSK yang diluncurkan secara resmi pada 5 November 2025 tersebut juga telah dipaparkan dalam forum internasional pada pertemuan Committee on Fisheries (COFI) ke-37 di Roma, Italia.
Jorindo Agung Siapkan Langkah Ekspansi ke Sektor Energi Hijau
Lima Pilar Penguatan dan Program Kampung Nelayan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif memaparkan bahwa penerapan RAN-PPSK menggunakan pendekatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM). Kerangka ini memadukan aspek ekologis, tata kelola kelembagaan, serta dimensi sosial-ekonomi masyarakat pesisir ke dalam program prioritas nasional pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Pelaksanaan rencana aksi tersebut bertumpu pada lima prioritas kerja utama, meliputi:
- Tata kelola sumber daya laut dan jaminan akses nelayan,
- Pemenuhan input produksi serta standar keselamatan kerja di laut,
- Penguatan integrasi data dan digitalisasi perikanan,
- Pembangunan sosial dan perluasan akses pembiayaan usaha, serta
- Penguatan rantai nilai dan penanganan pascapanen komoditas perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa integrasi kawasan melalui program KNMP diarahkan untuk membenahi sarana-prasarana nelayan sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal di kantong-kantong perkampungan nelayan secara langsung.
MNK Rokan, Tonggak Baru Pertamina Kembangkan Migas Non Konvensional
Tantangan Regulasi Global dan Jaringan Advokasi
Di tingkat implementasi, sektor perikanan skala kecil masih menghadapi dinamika kebijakan perdagangan dunia. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menyoroti langkah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang terus mendorong pembatasan subsidi perikanan dengan alasan pencegahan eksploitasi tangkapan berlebih (overfishing).
Untuk mengimbangi tekanan regulasi internasional sekaligus mengawal hak-hak ruang tangkap nelayan tradisional, KNTI menginisiasi jejaring regional Southeast Asia Small-scale Fishers Network (SEAFNET). Platform ini menghubungkan berbagai serikat nelayan kecil di kawasan Asia Tenggara guna memperkuat posisi tawar advokasi kebijakan perikanan berkelanjutan yang berkeadilan sosial.
