Indonesian Parliamentary Center atau IPC secara resmi telah merilis data Indeks Kinerja Parlemen untuk tahun 2025. Laporan ini menyajikan evaluasi mendalam mengenai kualitas kelembagaan DPR RI. Secara keseluruhan, kualitas institusi legislatif tersebut mendapatkan skor 2,55 dari skala maksimal 5,00. Angka ini menempatkan DPR RI pada kategori Grade C, yang mengindikasikan bahwa pemenuhan standar parlemen masih berada di tingkat menengah. Penyusunan metrik kinerja ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengadopsi standar global yaitu Indicators for Democratic Parliaments yang dirancang oleh Inter-Parliamentary Union. Sebagai sebuah publikasi yang berfokus pada data, rincian skor ini memberikan gambaran terukur mengenai efektivitas wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam hal pengawasan anggaran dan pembuatan kebijakan yang berdampak pada ekonomi masyarakat secara luas.
Sistem pengukuran Indeks Kinerja Parlemen 2025 membagi evaluasi ke dalam empat aspek utama kelembagaan yang menghasilkan deretan data spesifik. Aspek pertama adalah efektivitas parlemen yang meraih skor 2,57. Aspek kedua, transparansi dan akses, mendapatkan penilaian sebesar 2,68. Aspek ketiga adalah partisipasi publik yang berhasil mencatatkan angka tertinggi yaitu 2,71. Sementara itu, aspek keempat yang mencakup etika dan integritas justru menjadi titik paling lemah dengan perolehan skor hanya 2,31. Rincian data dari empat pilar ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara upaya keterbukaan informasi kepada publik dan penerapan standar etika di dalam lembaga legislatif tersebut.
Meskipun aspek partisipasi publik memegang nilai tertinggi dalam deretan indeks ini, data kualitatif di lapangan menunjukkan adanya kekurangan dalam tahap implementasinya. DPR RI memang secara rutin membuka ruang rapat dengar pendapat untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat. Namun, lembaga ini belum menyediakan mekanisme penjelasan yang transparan mengenai tindak lanjut dari berbagai masukan tersebut. Publik tidak mendapatkan informasi pasti apakah usulan mereka dipertimbangkan, diterima, atau justru ditolak sepenuhnya. Padahal, kewajiban memberikan umpan balik atas partisipasi masyarakat ini merupakan amanat langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang harus dipatuhi.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Rincian data selanjutnya menyoroti fungsi legislasi dan pengawasan anggaran yang sangat erat kaitannya dengan tata kelola ekonomi negara. Dalam hal prosedur pembentukan undang-undang, DPR RI hanya mampu memperoleh skor 2,29. Angka yang tidak jauh berbeda terlihat pada indikator pemantauan pasca-undang-undang disahkan, yakni sebesar 2,31. Di sektor finansial, fungsi pengawasan anggaran oleh dewan juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan dengan perolehan skor 2,35. Rentetan angka yang berada di bawah standar optimal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas secara menyeluruh dalam mengawal uang negara dan memastikan setiap regulasi berjalan efektif.
Berdasarkan rincian Indeks Kinerja Parlemen 2025, terdapat dua indikator spesifik yang menjadi titik paling rapuh dalam struktur kelembagaan DPR RI. Kedua indikator krusial tersebut mendapatkan predikat Grade D, yang berarti standar pelaksanaannya sama sekali belum terpenuhi. Indikator pertama adalah penggunaan hak pengawasan yang terperosok di angka 1,57. Indikator kedua adalah pengelolaan konflik kepentingan yang hanya mampu mencapai skor 1,88. Lemahnya sistem pengelolaan konflik kepentingan ini menjadi alarm penting bagi integritas kelembagaan, terutama dalam menghindari benturan antara amanat kepentingan publik dan urusan pribadi, politik, maupun bisnis para anggotanya.
Perkapi Usul RUU Kurator Masuk Prolegnas Prioritas di Rapat DPR
Merespons rincian data dan temuan tersebut, Direktur IPC, Ahmad Hanafi, memberikan pernyataannya dalam sebuah agenda diskusi publik yang digelar pada hari Kamis, 30 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa secara institusional, DPR RI sebenarnya tidak kekurangan aturan atau mekanisme formal untuk bekerja secara optimal. Permasalahan utamanya terletak pada komitmen pelaksanaan aturan tersebut. Di sisi lain, Peneliti IPC, Choris Satun Nikmah, menyatakan bahwa deretan angka dalam Indeks Kinerja Parlemen 2025 ini ditujukan sebagai gambaran awal atau landasan dasar kondisi kelembagaan. Data ini akan difungsikan secara strategis sebagai instrumen pemantauan untuk mendorong perbaikan kinerja DPR RI secara berkelanjutan selama periode masa jabatan 2024 hingga 2029.
