Pemerintah melalui Departemen Administrasi Lokal Thailand mengambil langkah tegas dengan memecat 3.868 aparatur sipil negara (ASN) di seluruh negeri pada Senin. Tindakan indisipliner massal ini diberlakukan menyusul temuan manipulasi sistematis terhadap hasil ujian rekrutmen pegawai yang diselenggarakan pada akhir tahun lalu.
Keputusan pemberhentian ribuan aparatur tersebut ditetapkan langsung oleh komite pengawas pejabat administrasi lokal yang mencakup wilayah 76 provinsi. Berdasarkan hasil investigasi internal, nilai ujian para peserta sengaja diubah agar mereka dapat lolos dan mengisi formasi pekerjaan di berbagai kantor administrasi daerah.
Jaringan Suap Bernilai Miliaran Baht
Wakil Sekretaris Tetap Kementerian Dalam Negeri sekaligus Penjabat Direktur Jenderal Departemen Administrasi Lokal, Nirat Pongsitthaworn, mengungkapkan bahwa skandal ini melibatkan jaringan korupsi terstruktur. Oknum dalam jaringan tersebut menuntut uang pelicin dari para pelamar dengan total mencapai miliaran baht.
Intip ke dalam 'Kos-kosan Barang' di DKI, Sewa Rp320.000-Tembus 7 Juta
Besaran tarif suap dipatok bervariasi bergantung pada tingkat formasi jabatan yang diincar. Untuk mengamankan kelulusan, peserta diminta membayar uang pelicin mulai dari 350.000 baht (sekitar Rp187 juta) hingga 800.000 baht (sekitar Rp427 juta) per individu.
Sebanyak 3.868 pegawai yang diberhentikan merupakan bagian dari 5.925 peserta yang mengikuti ujian masuk pemerintah daerah pada akhir tahun lalu. Sementara itu, total pendaftar yang tercatat mengikuti rangkaian ujian rekrutmen tersebut secara keseluruhan mencapai sekitar 480.000 orang.
Sugiono Ungkap Pentingnya Kehadiran Indonesia di KTT BRICS ke-18 India
Proses Hukum dan Penggantian Formasi
Nirat mengonfirmasi bahwa seluruh 3.868 nama yang diberhentikan adalah mereka yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos dan aktif bertugas di unit kerja masing-masing. Sekitar 140 pejabat di antaranya diketahui telah mengajukan pengunduran diri sebelum surat pemecatan resmi diterbitkan. Kendati demikian, Nirat menegaskan langkah pengunduran diri tidak akan menghentikan atau menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan.
Untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik di kantor-kantor administrasi lokal di 76 provinsi, pemerintah akan memanggil peserta dari daftar tunggu. Kandidat cadangan yang memenuhi kualifikasi sah dijadwalkan mulai mengisi kekosongan posisi para pejabat yang dipecat tersebut pada bulan Oktober mendatang.
