Pemerintah Indonesia mencatatkan pencapaian positif dalam realisasi investasi sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data yang ada, realisasi investasi pada tahun tersebut berhasil mencapai angka sebesar Rp 1.950 triliun. Angka ini menunjukkan hasil yang menggembirakan karena berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan selisih sekitar 3% lebih tinggi. Capaian investasi ini menjadi modal penting bagi Indonesia, terutama dalam upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius, yaitu mencapai 8%. Kendati demikian, pencapaian investasi yang melampaui target ini tidak serta-merta menghapus berbagai tantangan struktural yang masih membayangi perekonomian domestik.
Di tengah upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah yang cukup besar. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu. Menurut penjelasannya, tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini mencakup struktur biaya rantai pasok yang dinilai masih tinggi. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat yang sangat besar serta ketergantungan terhadap impor yang masih tinggi juga menjadi persoalan krusial yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi secara jangka panjang.
Todotua secara khusus menyoroti tantangan besar dalam pengelolaan rantai pasok untuk konsumsi domestik. Dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar, Indonesia memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Namun, kondisi populasi yang besar ini di sisi lain juga membuat Indonesia menjadi rentan terhadap tingginya biaya konsumsi. Todotua menekankan bahwa pekerjaan rumah besar bagi bangsa ini adalah bagaimana mengelola dan mengolah sendiri rantai pasok suplai yang juga merupakan bagian dari konsumsi masyarakat tersebut. Kemampuan untuk mengolah sendiri kebutuhan dalam negeri menjadi kunci penting agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada pihak luar.
Jorindo Agung Siapkan Langkah Ekspansi ke Sektor Energi Hijau

Untuk mengatasi kerentanan akibat tingginya biaya konsumsi tersebut, pemerintah gencar mendorong program hilirisasi. Langkah hilirisasi ini digaungkan terutama untuk menekan biaya dari sisi permintaan (demand) konsumsi masyarakat. Hal ini dikarenakan kontrol terhadap biaya konsumsi pada dasarnya sangat bergantung pada negara produsen. Melalui hilirisasi, pemerintah berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara produsen yang mampu mengolah bahan mentah secara mandiri. Pemerintah mendorong hilirisasi sebagai agenda besar nasional untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan terhadap kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.
Lebih lanjut, Todotua Pasaribu menyatakan bahwa kekuatan Indonesia yang sebenarnya tidak hanya diukur dari melimpahnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Menurutnya, kekuatan sejati Indonesia terletak pada bagaimana negara ini mampu menciptakan nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam tersebut melalui proses pengolahan di dalam negeri. Tanpa adanya penciptaan nilai tambah, kepemilikan sumber daya alam yang melimpah tidak akan memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, hilirisasi menjadi strategi mutlak untuk menggeser posisi Indonesia dari sekadar penyedia bahan mentah menjadi penghasil produk bernilai tinggi.
MNK Rokan, Tonggak Baru Pertamina Kembangkan Migas Non Konvensional

Di samping fokus pada program hilirisasi dan pembenahan rantai pasok, pemerintah Indonesia juga terus melakukan langkah-langkah pembenahan dari sisi internal pemerintahan. Salah satu langkah yang konsisten dijalankan adalah melanjutkan reformasi birokrasi, dengan fokus spesifik pada perbaikan sistem perizinan. Melalui reformasi perizinan ini, diharapkan proses investasi dapat berjalan dengan lebih efisien dan transparan. Upaya sinergis antara reformasi birokrasi perizinan, pendorongan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah, dan efisiensi biaya rantai pasok diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.






