Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyampaikan pandangannya mengenai potensi dan tantangan energi hijau di Indonesia. Dalam acara Mindialogue 2026: Mineral untuk Stabilitas Ekonomi RI yang berlangsung pada hari Rabu, 12 Agustus 2026, ia mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki sumber energi hijau yang sangat besar. Negara ini tercatat memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) mencapai 13 Gigawatt (GW) yang bersumber dari tenaga surya, panas bumi, serta air.
Namun, pemanfaatan kekayaan sumber daya alam Indonesia, termasuk dari sisi energi, masih dibayangi oleh tantangan besar berupa struktur biaya yang tinggi. Struktur biaya yang tinggi ini menjadi kendala utama dalam pengembangan energi baru terbarukan di dalam negeri. Akibatnya, kemampuan atau daya beli terhadap energi terbarukan di Indonesia saat ini masih berada di bawah nilai jualnya. Masalah kesenjangan harga ini membuat pemanfaatan potensi EBT belum berjalan secara optimal.
Sebagai contoh nyata dari kendala struktur biaya ini dapat dilihat pada sektor kelistrikan. Saat ini, PLN tercatat memiliki kemampuan beli sebesar 7 sen untuk listrik. Di sisi lain, nilai atau harga jual listrik yang dihasilkan dari energi panas bumi di Indonesia mencapai 10 sen. Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa daya beli yang ada masih belum mampu menjangkau harga jual dari energi bersih tersebut, sehingga pengembangan energi panas bumi menghadapi hambatan ekonomi yang riil.
Prabowo Buka Peluang Rombak Kabinet Jelang Dua Tahun Pemerintahan
Tantangan serupa juga terjadi pada pengembangan panel surya di Indonesia. Todotua menjelaskan bahwa biaya pengembangan panel surya di tanah air masih sangat mahal karena Indonesia sejauh ini hanya melakukan proses perakitan saja. Padahal, Indonesia sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat untuk memproduksi panel surya secara mandiri. Indonesia tercatat memiliki 87 persen komponen yang dibutuhkan untuk pembuatan panel surya, termasuk di antaranya adalah ketersediaan sumber daya alam seperti timah dan bauksit.
Untuk mengatasi masalah ini dan mengoptimalkan potensi yang ada, pemerintah Indonesia terus mempromosikan program hilirisasi sebagai salah satu agenda besar dalam menciptakan nilai tambah. Peningkatan investasi pada program hilirisasi ini juga diposisikan sebagai andalan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju target sebesar 8 persen. Upaya hilirisasi ini diharapkan dapat memangkas ketergantungan pada impor komponen dan menekan tingginya struktur biaya industri dalam negeri.
Intip ke dalam 'Kos-kosan Barang' di DKI, Sewa Rp320.000-Tembus 7 Juta
Langkah hilirisasi ini pun telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada Semester I-2026, investasi di bidang hilirisasi berhasil menyumbang sebesar 29,7 persen dari total realisasi investasi nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa hilirisasi menjadi daya tarik yang kuat bagi para investor serta menjadi pilar penting bagi realisasi investasi secara keseluruhan.
Jika melihat ke belakang, tren positif investasi di Indonesia sudah terlihat sejak tahun 2025. Realisasi investasi Indonesia pada tahun 2025 berhasil mencapai angka 3 persen di atas target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.950 triliun. Melangkah ke tahun 2026, pemerintah menetapkan target investasi yang lebih besar daripada target tahun sebelumnya. Pada Semester I-2026 sendiri, realisasi investasi nasional dilaporkan telah mencapai kisaran sekitar seribu triliun rupiah, yang diharapkan terus meningkat demi menyokong agenda hilirisasi dan transisi energi di Indonesia.
