Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, menjadi lokasi peresmian langkah kolaboratif lintas kementerian. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifatul Choiri Fauzi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dalam agenda tersebut, Yandri menegaskan arah kebijakan pembangunan perdesaan yang menempatkan perempuan di posisi sentral. Menurutnya, perempuan di desa kini tidak boleh lagi sekadar diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan harus tampil sebagai subjek dan pelaku utama, termasuk dalam urusan perlindungan anak.
Ruang Bersama Indonesia dirancang sebagai gerakan kolaboratif lintas sektor yang memadukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis kearifan lokal secara holistik, integratif, serta berkelanjutan di tingkat desa dan kelurahan. Penerapannya disesuaikan dengan karakteristik dan potensi yang tersebar di 75.266 desa di seluruh Indonesia.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Kerja sama tiga kementerian ini menitikberatkan pada tiga pilar aksi utama:
- Penerapan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang responsif gender dan berbasis hak anak.
- Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di tingkat desa dan kelurahan.
- Penguatan upaya perlindungan perempuan dan anak di desa dan kelurahan.
Dari sisi penguatan ekonomi, Kemendes PDT telah menjalankan program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD). Program tersebut banyak melibatkan kaum perempuan dan ibu rumah tangga guna meningkatkan taraf ekonomi keluarga sekaligus mendorong kemandirian masyarakat desa.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Penguatan peran perempuan di tingkat akar rumput juga dinilai krusial dalam merespons berbagai dinamika sosial perdesaan, seperti peredaran narkoba, kenakalan remaja, hingga maraknya judi online. Untuk menekan persoalan-persoalan tersebut, Kemendes PDT turut menggerakkan inisiatif pendukung seperti program desa bebas narkoba dan pemberdayaan pemuda-pemudi pelopor desa.
Pada kegiatan penandatanganan SKB tersebut, Yandri didampingi oleh Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, dan Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang membahas verifikasi serta validasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
