Rencana Pemerintah Singapura membuka sebagian kawasan hutan demi proyek perumahan memicu gelombang penolakan publik yang tergolong langka. Lebih dari 60.000 warga telah menandatangani petisi desakan pembatalan atau revisi proyek, sementara lebih dari 2.000 orang menggelar aksi damai di Speakers' Corner untuk menyuarakan kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan hidup setempat.
Penolakan masif ini bermula saat Dewan Perumahan dan Pembangunan Singapura (Housing and Development Board) mengumumkan rencana pembersihan sekitar 15 hektare dari total 23 hektare Hutan Maju. Selain kawasan tersebut, pemerintah setempat juga merencanakan pembukaan sedikitnya 10 hektare Hutan Gillman yang berjarak sekitar 6 kilometer dari Hutan Maju.
Ancaman Keanekaragaman Hayati
Kekhawatiran publik didasari oleh fungsi ekologis kedua hutan tersebut sebagai koridor hijau dan habitat satwa liar. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan mencatat Hutan Gillman menampung sekitar 178 spesies fauna. Sementara itu, Hutan Maju menjadi ruang hidup bagi 113 spesies satwa liar, termasuk spesies terancam punah seperti trenggiling Sunda dan burung bulbul berkepala jerami.
Intip ke dalam 'Kos-kosan Barang' di DKI, Sewa Rp320.000-Tembus 7 Juta
Penolakan juga disuarakan oleh komunitas warga sekitar kawasan hutan. Joanne Teoh, warga Sunset Way berusia 68 tahun yang telah tinggal di area tersebut selama lebih dari tiga dekade, aktif mendokumentasikan keanekaragaman flora dan fauna Hutan Maju sejak 2021. Ia bersama warga lainnya mendesak agar pemerintah mengkaji ulang rencana alih fungsi lahan bervegetasi alami tersebut.
Keterbatasan Lahan dan Langkah Kompromi
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Negara untuk Pembangunan Nasional Singapura, Alvin Tan, menyampaikan di hadapan parlemen bahwa Singapura menghadapi tantangan keterbatasan pasokan lahan yang jauh lebih ketat dibanding negara-negara besar. Oleh sebab itu, pemanfaatan ruang yang terbatas dinilai harus dimaksimalkan guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga.
Sugiono Ungkap Pentingnya Kehadiran Indonesia di KTT BRICS ke-18 India
Guna meredakan ketegangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, pemerintah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan lebih banyak porsi ruang hijau di area proyek. Konsekuensi dari langkah mitigasi lingkungan ini adalah berkurangnya total unit perumahan yang akan dibangun di kawasan tersebut.
