Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyesuaian syarat dan pembukaan rekrutmen bagi masyarakat Suku Dayak Pedalaman yang berminat mengabdi sebagai prajurit militer.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan bahwa institusi militer siap menjalankan seluruh instruksi yang diberikan oleh Kepala Negara. Pada prinsipnya, TNI membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh putra-putri bangsa untuk bergabung.
"Segala petunjuk dan arahan Bapak Presiden, TNI akan menindaklanjuti," ujar Nas saat dikonfirmasi pada Minggu (30/8).
Serda Ahmad Tewas Dianiaya, Anggota DPR, Kekerasan di TNI Harus Dihilangkan

Mengenai skema teknis serta ketentuan khusus yang akan disesuaikan bagi calon prajurit dari pedalaman Dayak, pihak TNI belum memaparkannya secara rinci. Nas menjelaskan bahwa mekanisme resmi dan bentuk penyesuaian syarat rekrutmen tersebut akan diumumkan kepada publik setelah proses pembahasan internal serta penetapan aturan rampung.
Hasil Pertemuan di Hambalang
Arahan mengenai penerimaan prajurit dari kalangan Suku Dayak Pedalaman ini mencuat menyusul pemanggilan jajaran pimpinan militer oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada Sabtu (29/8) malam, Presiden mengumpulkan Panglima TNI, para kepala staf angkatan matra darat, laut, dan udara, serta sejumlah menteri di kediaman pribadinya di Hambalang.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet RI (Seskab RI), Presiden Prabowo secara langsung meminta laporan perkembangan atas beberapa isu strategis pertahanan dan aparatur, salah satunya mengenai penyesuaian kriteria seleksi bagi masyarakat Suku Dayak di pedalaman yang memiliki keinginan bergabung ke dalam jajaran TNI.
Selain membahas skema penerimaan prajurit di wilayah pedalaman, pertemuan koordinasi di Hambalang tersebut juga mengevaluasi respons penanganan berbagai bencana alam nasional. Fokus bahasan kebencanaan mencakup penanganan pascagempa bumi di Flores, mitigasi erupsi Gunung Merapi, hingga langkah operasional pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatra.






