Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menemui sejumlah pengusaha rokok ilegal guna mendiskusikan rencana peralihan usaha mereka ke dalam ekosistem legal. Langkah dialog ini ditempuh untuk menjembatani para pelaku usaha sektor tembakau informal agar dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Dalam pertemuan langsung tersebut, Purbaya mendengarkan berbagai timbal balik, kekhawatiran, serta kebutuhan yang dapat difasilitasi oleh pihak pemerintah. Fasilitasi dan ruang dengar pendapat ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengatasi peredaran rokok tak berizin.
Skema Penambahan Layer Tarif Cukai
Sebagai bentuk tindak lanjut dari dialog tersebut, pemerintah merencanakan penerapan layer baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok. Kebijakan struktur tarif baru ini dirancang untuk menarik peredaran rokok ilegal agar mau beralih dan masuk ke dalam ekosistem legal secara resmi.
Prabowo Perintahkan Siapkan 2 Juta Hektare Lahan Tebu untuk Program BBM E20
Pemerintah memandang pembentukan layer baru pada struktur tarif CHT dapat menjadi jalan tengah yang memungkinkan pelaku industri rokok ilegal menyesuaikan diri dengan kewajiban cukai negara.
Penindakan Tegas dan Pembahasan Bersama DPR
Kendati membuka ruang akomodasi dan dialog, Purbaya menegaskan bahwa sikap kompromi tersebut memiliki batas. Purbaya mengancam akan memberantas habis rokok ilegal jika para pengusaha tetap menolak bergabung ke dalam ekosistem legal setelah skema baru disediakan oleh pemerintah.
Jorindo Agung Siapkan Langkah Ekspansi ke Sektor Energi Hijau
Menurut Purbaya, ketegasan penegakan hukum ini merupakan bentuk fair game atau aturan main yang adil bagi seluruh pelaku industri setelah pemerintah memberikan kesempatan serta fasilitas resmi.
Rencana penerapan layer baru dalam struktur tarif CHT tersebut rencananya akan dibahas lebih lanjut bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembahasan bersama DPR dijadwalkan berlangsung usai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 rampung diselesaikan.
