Kementerian Keuangan menaruh perhatian serius terhadap kebocoran penerimaan negara di sektor industri logam. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi daftar 40 perusahaan baja yang dicurigai terlibat dalam praktik pengemplangan pajak dengan estimasi kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
Hingga saat ini, proses pemeriksaan resmi baru menyasar satu perusahaan dari puluhan entitas yang tercatat dalam daftar target tersebut. Berdasarkan perhitungan awal otoritas fiskal, nilai potensi kebocoran pajak dari kelompok usaha baja bermasalah tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.
Modus Impor Bodong dan Pelanggaran Aturan
Praktek curang yang terjadi di industri baja disinyalir berkaitan erat dengan aktivitas operasional yang menyimpang dari ketentuan perundangan. Purbaya menuturkan bahwa potensi penerimaan negara yang hilang bisa melampaui Rp5 triliun dari sektor industri baja yang tidak patuh aturan, termasuk beberapa korporasi asal China.
Ortu Ungkap ABG di Jakbar Berkali-kali Dicabuli Kenalan di Medsos
Modus utama yang digunakan para pelaku adalah skema impor bodong. Produk yang dimasukkan tanpa memenuhi ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang sah kemudian diperdagangkan secara bebas di pasar domestik. Persoalan ketidakpatuhan ini mencakup manipulasi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga pelanggaran kewajiban bea masuk.
Fenomena serupa juga terindikasi merambah rantai pasok industri terkait. Sektor bahan bangunan yang menerapkan pola kerja dan skema penghindaran kewajiban sejenis diperkirakan turut menyumbang potensi kebocoran pajak dengan nilai lebih dari Rp5 triliun.
Komisi III Minta Kasus Peredaran Dolar Singapura Palsu Diusut Tuntas
Dampak bagi Produsen Lokal dan Target Penindakan
Peredaran produk baja yang terindikasi mengemplang pajak tidak hanya memangkas kas negara, melainkan juga menekan daya saing industri baja nasional. Produsen dalam negeri yang beroperasi secara taat aturan menghadapi persaingan harga yang timpang akibat maraknya barang selundupan atau komoditas dengan beban pajak yang dimanipulasi.
Meskipun indikasi pelanggaran telah dipetakan sejak awal tahun, penanganan kepatuhan pajak secara komprehensif belum dapat diselesaikan sepenuhnya tahun ini. Pemerintah menargetkan penuntasan seluruh investigasi dan penindakan kasus 40 perusahaan baja ini pada tahun depan guna memulihkan penerimaan kas negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih adil bagi pelaku industri domestik.
