Keberlangsungan hidup masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara dinilai sangat bergantung pada kesiapan sarana pendukung dan pemulihan mata pencaharian, bukan hanya penyelesaian proyek perumahan semata. Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menegaskan bahwa tolok ukur penanganan pascabencana semestinya tidak terpaku pada capaian konstruksi semata.
Menurut Wahyu, ukuran keberhasilan pemulihan tidak boleh berhenti pada berapa unit rumah yang telah selesai didirikan atau berapa kilometer jalan yang selesai diperbaiki. Penyediaan hunian baru dinilai harus menyatu dengan ketersediaan fasilitas layanan dasar serta sumber penghidupan warga, seperti akses air bersih, sanitasi memadai, jaringan listrik, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, moda transportasi, lapangan kerja, hingga pusat perputaran ekonomi lokal.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Isu kesiapan infrastruktur sosial dan ekonomi ini mengemuka menyusul peninjauan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah titik lokasi pemulihan pascabencana di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Jumat (4/9). Di kawasan Aek Parombunan, sebagian hunian tetap telah resmi diserahterimakan kepada warga yang terdampak, sedangkan pengerjaan unit-unit hunian lainnya masih terus berlangsung. Di Tapanuli Selatan, percepatan penyediaan hunian permanen juga terus didorong bagi masyarakat yang masih menjalani masa transisi.
Dalam agenda peninjauan tersebut, Gibran menekankan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diminta turun tangan langsung menyelesaikan berbagai kendala yang dialami masyarakat selama masa transisi, mulai dari pemenuhan logistik dasar, kepastian hunian, pembukaan kembali akses layanan publik, hingga percepatan pemulihan aktivitas kerja dan pendapatan warga.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Pemerintah daerah juga diinstruksikan bergerak cepat agar warga tidak menunggu terlalu lama dalam menghadapi hambatan di lapangan. Seluruh kendala penanganan diinstruksikan untuk segera diidentifikasi dan dikoordinasikan bersama jajaran pemerintah pusat demi memastikan solusi teknis dapat segera dieksekusi.
