Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI mempublikasikan hasil perhitungan menyeluruh terkait dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi yang melanda delapan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan kajian Damage and Loss Assessment (DALA) yang disusun oleh Direktorat Riset, Kajian, dan Pengembangan Baznas RI, total nilai kerugian yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi tersebut diperkirakan mencapai angka Rp 2,2 triliun. Kajian mendalam ini memberikan gambaran kuantitatif yang komprehensif mengenai tingkat kerusakan fisik, penurunan produktivitas ekonomi, serta berbagai beban pembiayaan yang harus dihadapi oleh masyarakat terdampak, khususnya kelompok mustahik yang berada dalam posisi paling rentan.
Kajian DALA yang dirilis oleh Direktorat Riset, Kajian, dan Pengembangan Baznas RI tersebut disusun dengan memanfaatkan kompilasi data lapangan hingga Selasa, 18 Agustus 2026, yang bertepatan dengan lima hari setelah peristiwa gempa bumi terjadi. Metodologi pengkajian kerusakan dan kerugian ini dirancang untuk memetakan dampak multidimensi pascabencana secara terstruktur, mulai dari kerugian fisik langsung pada bangunan tempat tinggal warga, kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur penunjang, dampak lanjutan berupa hilangnya potensi aktivitas perekonomian lokal, hingga timbulnya biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan selama masa tanggap darurat berlangsung di seluruh wilayah delapan kabupaten terdampak di Nusa Tenggara Timur.
Kajian Komprehensif DALA Baznas RI atas Dampak Gempa NTT
Penerapan metode Damage and Loss Assessment (DALA) oleh Direktorat Riset, Kajian, dan Pengembangan Baznas RI bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kerugian secara objektif dan terukur. Langkah ini menjadi instrumen penting dalam memandu kebijakan penyaluran bantuan kemanusiaan serta penyusunan strategi pemulihan pascabencana yang tepat sasaran. Melalui pengumpulan data yang dihimpun hingga Selasa, 18 Agustus 2026, Baznas RI mampu mengidentifikasi besaran nilai kerusakan aset riil sekaligus memperhitungkan arus kerugian ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat dalam periode lima hari pertama setelah bencana gempa bumi tersebut mengguncang delapan kabupaten di kawasan Nusa Tenggara Timur.
Total taksiran kerugian yang menyentuh angka Rp 2,2 triliun tersebut memperlihatkan betapa dahsyatnya dampak bencana terhadap tatanan kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut. Kajian ini tidak hanya mendokumentasikan skala kehancuran fisik semata, melainkan juga menyoroti kerentanan ekonomi masyarakat, terutama golongan mustahik yang kehilangan tempat berteduh dan sarana penghidupan. Informasi terperinci dari kajian DALA ini menjadi landasan analitis bagi para pemangku kepentingan dalam merancang intervensi darurat, pemulihan mata pencaharian, serta proses rekonstruksi jangka panjang yang terintegrasi secara berkelanjutan.
Kerusakan Masif Sektor Perumahan dan Infrastruktur Vital
Dari total estimasi dampak kerugian bencana sebesar Rp 2,2 triliun tersebut, sektor perumahan tercatat sebagai komponen yang mengalami kehancuran paling parah. Berdasarkan data DALA Baznas RI, nilai kerusakan pada sektor perumahan diperkirakan mencapai Rp 1,42 triliun. Kerusakan ini mencakup sedikitnya 19.317 unit rumah tinggal warga yang tersebar di delapan kabupaten terdampak di Nusa Tenggara Timur. Angka tersebut mencerminkan banyaknya keluarga yang kehilangan tempat tinggal layak maupun mengalami kerusakan struktural pada hunian mereka, sehingga memperburuk tingkat kerentanan sosial di lokasi-lokasi terdampak bencana gempa bumi.
Selain melumpuhkan sektor permukiman warga, gempa bumi tersebut juga menimbulkan kerusakan serius pada berbagai fasilitas umum dan jaringan infrastruktur vital di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Baznas RI mencatat bahwa nilai kerusakan pada fasilitas umum dan infrastruktur mencapai Rp 275,1 miliar. Kerusakan sarana publik ini mencakup gedung-gedung pelayanan umum, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, sarana pendidikan, hingga jaringan transportasi dan jalan yang sangat dibutuhkan untuk menopang kehidupan sehari-hari masyarakat serta mendukung kelancaran mobilitas pascabencana.
Kehancuran fisik pada sektor infrastruktur dan fasilitas umum bernilai ratusan miliar rupiah ini turut memperberat tantangan operasional penanganan darurat di lapangan. Terganggunya fungsi sarana publik menghambat akses warga terhadap layanan-layanan penting, sementara kerusakan pada sarana perumahan bernilai Rp 1,42 triliun memaksa ribuan jiwa mengungsi dan memerlukan penanganan papan darurat yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemulihan fisik memerlukan alokasi sumber daya yang masif dan terencana dengan sangat matang agar masyarakat dapat kembali menempati hunian yang aman serta memanfaatkan sarana publik sebagaimana mestinya.
Kerugian Akibat Terhentinya Aktivitas Ekonomi dan Biaya Tambahan
Dampak bencana gempa bumi di delapan kabupaten Nusa Tenggara Timur tidak hanya terbatas pada kehancuran material atau aset fisik, melainkan juga merusak keberlangsungan rantai perekonomian masyarakat secara signifikan. Berdasarkan kajian DALA Baznas RI, nilai kerugian yang timbul akibat terhentinya atau hilangnya aktivitas ekonomi diperkirakan mencapai Rp 334,1 miliar. Terhentinya aktivitas usaha harian, perdagangan pasar, kegiatan pertanian, serta berbagai sektor mata pencaharian warga di daerah terdampak menyebabkan arus perputaran uang menurun drastis dan meniadakan sumber pendapatan banyak keluarga mustahik.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Pada saat yang bersamaan, kondisi kedaruratan akibat gempa bumi memicu munculnya berbagai beban pengeluaran ekstra yang tak terelakkan. Baznas RI mengkalkulasikan bahwa biaya tambahan akibat bencana diperkirakan mencapai Rp 191,7 miliar. Pengeluaran tambahan ini timbul dari berbagai kebutuhan penanganan mendesak selama fase tanggap darurat, seperti pengadaan logistik konsumsi kilat, pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air darurat, operasional distribusi bantuan ke titik-titik terpencil, serta penyelenggaraan layanan medis darurat untuk merawat korban yang terdampak guncangan gempa.
Akumulasi dari kerugian hilangnya aktivitas ekonomi sebesar Rp 334,1 miliar dan lonjakan biaya tambahan sebesar Rp 191,7 miliar tersebut semakin memperberat beban finansial masyarakat di delapan kabupaten terdampak. Hilangnya sumber mata pencaharian yang terjadi bersamaan dengan melonjaknya kebutuhan hidup darurat membuat daya bertahan ekonomi warga semakin menipis. Tanpa adanya dukungan bantalan sosial dan ekonomi yang terarah, kerugian ekonomi yang berkepanjangan ini berisiko memperdalam jurang kemiskinan di wilayah-wilayah yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur.
Tingkat Kerentanan Sosioekonomi di Kabupaten Manggarai Timur
Dalam peta sebaran dampak bencana di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerugian yang paling terkonsentrasi dan mengalami dampak sosial-ekonomi paling berat. Data kajian DALA Baznas RI mencatat bahwa Kabupaten Manggarai Timur sendiri menyumbang 54 persen dari total kerugian mustahik yang terjadi di seluruh delapan kabupaten terdampak. Tingginya porsi kerugian mustahik di Manggarai Timur menegaskan bahwa mayoritas beban kehancuran sosial-ekonomi dialami langsung oleh kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten tersebut.
Selain mendominasi proporsi kerugian pada kelompok mustahik, kerusakan fisik di Kabupaten Manggarai Timur juga tercatat sangat masif. Wilayah Manggarai Timur menyumbang sebesar 38,7 persen kerusakan rumah dari total akumulasi 19.317 unit rumah yang rusak di delapan kabupaten terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Angka persentase kerusakan hunian yang mencapai lebih dari sepertiga total keseluruhan ini memperlihatkan bahwa kerusakan bangunan di Manggarai Timur terjadi dalam skala yang sangat luas dan memerlukan perhatian khusus dalam tahapan rekonstruksi pemukiman.
Beban bencana yang sangat berat di Kabupaten Manggarai Timur tersebut menjadi semakin kompleks ketika ditinjau dari indikator makroekonomi daerah. Berdasarkan data yang dihimpun dalam kajian Baznas RI, pangsa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Manggarai Timur tercatat hanya berada di angka 9,6 persen, sementara tingkat kemiskinan di wilayah tersebut mencapai 23,5 persen. Kombinasi antara porsi kontribusi PDRB yang relatif rendah, tingkat kemiskinan yang tinggi, sumbangan 54 persen kerugian mustahik, serta proporsi 38,7 persen kerusakan rumah menjadikan Manggarai Timur sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi yang sangat tinggi yang membutuhkan intervensi pemulihan secara intensif.
Mengatasi Kesenjangan Pendanaan Pemulihan Rumah Mustahik
Salah satu persoalan paling krusial yang diidentifikasi oleh Baznas RI dalam fase perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Nusa Tenggara Timur adalah munculnya kesenjangan pendanaan (funding gap) pada sektor perumahan. Kesenjangan ini terjadi antara total estimasi biaya penggantian atau perbaikan rumah yang rusak dengan batas atas atau pagu plafon bantuan yang disediakan melalui skema bantuan pembiayaan pemerintah. Disparitas anggaran ini menjadi tantangan besar dalam memastikan seluruh unit hunian warga yang rusak dapat dibangun kembali sesuai standar kelayakan.
Sodik Mudjahid dari Baznas RI menyatakan bahwa selisih kebutuhan pendanaan atau gap antara kebutuhan biaya penggantian perumahan dan pagu bantuan pemerintah tersebut diperkirakan mencapai kisaran antara Rp 366 miliar hingga Rp 593 miliar. Angka kesenjangan pendanaan perumahan sebesar Rp 366-593 miliar ini menunjukkan adanya ruang pembiayaan yang belum tertutupi oleh anggaran negara, yang apabila tidak segera dicarikan jalan keluarnya, dapat menghambat kecepatan proses rekonstruksi tempat tinggal bagi ribuan warga terdampak gempa di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur.
Prabowo Perintahkan Investigasi KM Virgo, Pastikan Hak Keluarga Korban
Ketiadaan solusi atas selisih pembiayaan tersebut berpotensi menunda pemulihan kondisi tempat tinggal bagi keluarga-keluarga mustahik yang sama sekali tidak memiliki tabungan pribadi untuk menambal kekurangan biaya renovasi rumah mereka. Oleh karena itu, pengidentifikasian angka selisih kebutuhan sebesar Rp 366 miliar sampai Rp 593 miliar ini menjadi pedoman penting bagi lembaga non-pemerintah dan filantropi Islam dalam mengalokasikan sumber daya dana umat secara tepat guna untuk menutup defisit pembiayaan pemulihan hunian tersebut.
Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL
Guna menjembatani kesenjangan pembiayaan dan mempercepat proses rehabilitasi, Baznas RI memposisikan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) sebagai sumber dukungan strategis. Pemanfaatan instrumen filantropi Islam ini ditujukan secara khusus untuk menopang proses pemulihan para korban gempa bumi di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Penyaluran dana ZIS dan DSKL tersebut dirancang untuk menyasar kebutuhan-kebutuhan mendesak masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau atau tertampung di dalam skema pembiayaan pemerintah daerah maupun pusat.
Optimalisasi dana zakat, infak, sedekah, dan DSKL ini diarahkan untuk memberikan perlindungan langsung kepada kelompok mustahik yang paling terdampak, seperti di wilayah Kabupaten Manggarai Timur dan tujuh kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur. Dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh dana sosial keagamaan, Baznas RI dapat mengisi celah pendanaan pada program rehabilitasi hunian mustahik, penyediaan sarana penunjang kehidupan dasar, serta program-program stimulan pemulihan ekonomi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian pascabencana gempa bumi.
Langkah penempatan dana ZIS dan DSKL sebagai pelengkap skema pembiayaan resmi pemerintah membuktikan peran strategis lembaga pengelola zakat nasional dalam penanggulangan bencana terpadu. Melalui skema pendanaan keagamaan yang akuntabel dan transparan, mustahik yang menghadapi kesulitan akibat kerusakan rumah senilai total Rp 1,42 triliun maupun hilangnya perputaran usaha ekonomi senilai Rp 334,1 miliar dapat memperoleh bantuan nyata yang mempercepat transisi mereka dari masa kedaruratan menuju masa rekonstruksi yang mandiri.
Kehadiran Layanan Tanggap Darurat BTB dan Rumah Sehat Baznas
Sebagai wujud nyata aksi kemanusiaan di lapangan sejak awal terjadinya bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, Baznas RI telah mengerahkan berbagai personel gabungan yang terdiri dari tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) dan tim medis Rumah Sehat Baznas (RSB). Pengerahan personel terlatih ini difokuskan untuk membantu proses penanganan bencana secara langsung di titik-titik permukiman warga yang terdampak guncangan gempa di delapan kabupaten, memberikan pelayanan medis darurat, serta mendampingi para penyintas di lokasi-lokasi penampungan.
Selain memberikan dukungan personel operasional dan layanan kesehatan darurat melalui Rumah Sehat Baznas (RSB), Baznas RI juga mendirikan sejumlah fasilitas penunjang kebutuhan hidup harian di lokasi bencana. Fasilitas yang dibangun tersebut mencakup dapur umum untuk mendistribusikan pasokan makanan bagi warga terdampak, dapur air guna memastikan ketersediaan air minum yang bersih dan higienis, serta posko pengungsian sementara sebagai tempat bernaung yang aman bagi keluarga yang kehilangan rumah tinggal mereka.
Integrasi antara operasional tanggap darurat lapangan oleh tim BTB dan RSB dengan penyediaan fasilitas dapur umum, dapur air, dan posko pengungsian sementara menjadi pilar penting dalam fase awal respons kemanusiaan Baznas RI di Nusa Tenggara Timur. Seluruh upaya darurat ini dilaksanakan secara beriringan dengan analisis data kerusakan DALA sebesar Rp 2,2 triliun dan rencana pemanfaatan dana ZIS-DSKL jangka panjang. Dengan demikian, penanganan dampak gempa bumi dapat berjalan secara berkesinambungan, mulai dari penyelamatan fisik dan pemenuhan kebutuhan dasar penyintas hingga rekonstruksi perumahan dan pemulihan kemandirian ekonomi mustahik di seluruh kawasan terdampak.
