Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya membangun soliditas dan meningkatkan kompetensi profesional para Pejabat Fungsional Pranata Humas di lingkungan pemerintah. Upaya strategis ini diwujudkan secara nyata melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kemendagri Tahun 2026. Kegiatan bimbingan teknis yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini digelar di Jakarta dan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, mulai dari tanggal 29 Juli hingga 31 Juli. Langkah komprehensif ini difokuskan untuk menyusun strategi komunikasi publik yang lebih terpadu, terarah, dan efektif, mulai dari lingkup internal kementerian hingga menjangkau seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda). Di era transformasi informasi saat ini, kompetensi kehumasan yang mumpuni menjadi nilai tambah yang sangat signifikan bagi pengembangan karier seorang aparatur negara.
Pentingnya konsolidasi dalam pelaksanaan tugas kehumasan ditekankan secara langsung oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan. Dalam sesi sambutan penutupan yang disampaikan pada Kamis (30/7) malam, Benni menyatakan secara tegas bahwa konsolidasi merupakan salah satu fondasi utama dalam memperkuat pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan Kemendagri. Ia mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa sekuat apa pun pemahaman seseorang terhadap substansi pekerjaan, tugas tersebut akan sangat sulit dilaksanakan secara optimal apabila dikerjakan secara sendiri-sendiri tanpa dukungan tim. Dengan saling mengenal satu sama lain dan membangun kebersamaan yang solid di antara para praktisi humas, setiap persoalan komunikasi publik yang muncul akan lebih mudah diselesaikan secara profesional dan efisien.
Dalam lanskap pemerintahan modern saat ini, peran Pejabat Fungsional Pranata Humas dipastikan tidak lagi sebatas hanya menyampaikan informasi mengenai kegiatan rutin pemerintah kepada publik. Pranata Humas justru memegang peranan yang sangat strategis dan krusial dalam membangun komunikasi publik yang terkoordinasi dengan baik. Kehadiran mereka di garda terdepan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipahami secara utuh, jelas, dan tanpa distorsi oleh masyarakat luas. Lebih dari itu, pranata humas juga memikul tanggung jawab besar untuk menjaga keselarasan narasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat tantangan komunikasi pemerintah ke depan yang dinilai semakin kompleks dan dinamis, keberadaan jejaring kehumasan yang solid menjadi sebuah kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Kesamaan persepsi dan koordinasi yang baik di antara para praktisi humas dinilai menjadi modal penting agar narasi tunggal pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sebagai tindak lanjut nyata dari kegiatan bimbingan teknis di Jakarta ini, Kemendagri telah merencanakan perluasan berbagai program penguatan kapasitas bagi para pejabat fungsional di masa mendatang. Program-program pengembangan kompetensi tersebut antara lain akan diwujudkan melalui penyelenggaraan workshop audit komunikasi, pelatihan manajemen krisis yang intensif, serta penyusunan panduan strategi komunikasi yang komprehensif. Rangkaian program berkelanjutan ini dirancang secara sistematis dan terukur agar senantiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil di lapangan serta peningkatan kualitas pelayanan informasi.
Selain berfokus pada pelatihan teknis individu, Kemendagri juga menaruh perhatian besar pada aspek kelembagaan dengan mendorong secara aktif pembentukan Ikatan Pranata Humas di lingkungan Kemendagri. Pembentukan wadah profesional ini bertujuan untuk memfasilitasi konsolidasi profesi sekaligus memperkuat kolaborasi strategis dengan pranata humas yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Terkait dengan pengembangan karier dan peningkatan nilai profesional di bidang kehumasan, Benni Irwan menegaskan pentingnya kepemilikan sertifikasi bagi para pejabat humas yang ingin mengambil peran lebih, seperti menjadi seorang pelatih atau instruktur bagi rekan sejawatnya. "Kalau teman-teman mau jadi pelatih, harus ikut sertifikasi melatih dan punya certificate of competence dalam melatih," ujar Benni memberikan penekanan pada standar kualifikasi.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Sertifikasi kompetensi kini telah menjadi tolok ukur utama dalam menilai kekuatan dan tingkat profesionalisme sebuah tim kehumasan yang nantinya akan diturunkan untuk mendampingi pemerintah daerah. Kemampuan menyusun strategi komunikasi dinilai sebagai salah satu kompetensi yang paling mendasar dan wajib dikuasai oleh seorang pranata humas. Oleh karena itu, kompetensi inti ini harus didukung penuh oleh kemampuan teknis lainnya, seperti keahlian mengelola isu-isu strategis, kapasitas memahami karakter audiens yang beragam, serta keterampilan menyampaikan informasi publik dengan cara yang tepat sasaran. Melalui penguatan konsolidasi dan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan ini, Kemendagri berharap dapat membentuk ekosistem Pranata Humas yang semakin adaptif, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantangan komunikasi publik di masa depan.
