Kondisi keuangan mega proyek kereta cepat Whoosh rute Jakarta-Bandung tengah menjadi sorotan utama di sektor ekonomi dan bisnis nasional, menyusul lonjakan kerugian yang dialami oleh konsorsium badan usaha milik negara selaku pihak pengelola. Menanggapi situasi yang membebani keuangan perusahaan negara tersebut, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara sekaligus COO BPI Danantara, Dony Oskaria, memberikan penjelasan mendetail mengenai rencana strategis penanganan proyek infrastruktur ini. Selain memfokuskan perhatian pada proyek kereta cepat, BPI Danantara saat ini juga tengah menangani permasalahan keuangan yang membelit beberapa badan usaha milik negara lainnya, termasuk PT Pos Indonesia (Persero) dan PT Adhi Commuter Properti Tbk.
Berdasarkan data laporan keuangan konsolidasian interim yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI selaku konsorsium BUMN yang menjadi pemegang saham langsung KCIC mencatatkan kerugian bersih dengan angka yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp5,13 triliun. Nilai kerugian bersih ini terbilang sangat besar mengingat akumulasi tersebut hanya terjadi dalam kurun waktu enam bulan pertama pada tahun 2026. Angka kerugian pada semester pertama tahun ini bahkan telah melampaui total kerugian PSBI sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat berada di level Rp4,99 triliun. Hal ini mengindikasikan adanya laju pembengkakan rugi operasional yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.
Laba Usaha InJourney Naik 10%, Ini Pesan BP BUMN
Sebagai pemegang saham mayoritas di dalam struktur PSBI dengan porsi kepemilikan yang mencapai 58,53 persen, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjadi pihak yang harus menanggung beban paling berat dari kerugian mega proyek Whoosh ini. Tercatat pada semester pertama tahun 2026, PT KAI (Persero) secara resmi membukukan bagian rugi bersih dari PSBI/Whoosh yang ditanggung oleh perseroan sebesar Rp3 triliun. Beban kerugian yang sangat masif ini secara langsung memberikan tekanan yang signifikan terhadap kinerja dan stabilitas keuangan PT KAI (Persero) secara keseluruhan di tengah upaya perusahaan untuk terus meningkatkan layanan transportasi publik di tanah air.
Menghadapi beban keuangan yang terus menumpuk pada konsorsium BUMN tersebut, Dony Oskaria pada hari Jumat, 31 Juli 2026, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah taktis. Ia mengonfirmasi adanya rencana pengambilalihan mega proyek yang sejak awal dibangun bersama konsorsium asal China tersebut. Menurut penjelasannya lebih lanjut, proses pengambilalihan proyek oleh pemerintah kemungkinan besar akan direalisasikan melalui skema hibah. Langkah strategis ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar yang paling rasional untuk membebaskan konsorsium BUMN dari tekanan utang yang terlampau tinggi serta beban operasional jangka panjang yang ditimbulkan oleh operasional kereta cepat Whoosh. Dony juga menargetkan proses penyelesaian skema ini dapat segera dirampungkan dalam kurun waktu beberapa minggu ke depan.
KAI Pastikan Perawatan Tujuh KRL Rampung Bertahap hingga Oktober 2026
Di samping fokus merampungkan persoalan utang dan kerugian proyek Whoosh, BPI Danantara juga dihadapkan pada tugas berat untuk menyehatkan kondisi keuangan beberapa perusahaan pelat merah lainnya. Dony secara spesifik menyebutkan bahwa Danantara saat ini tengah turun tangan menangani masalah keuangan yang sedang dihadapi oleh PT Pos Indonesia (Persero) serta emiten properti PT Adhi Commuter Properti Tbk. Dony menekankan bahwa publik perlu melihat permasalahan BUMN ini dari perspektif yang lebih luas, mengingat masalah-masalah struktural tersebut merupakan peninggalan masa lalu dengan dimensi yang sangat besar. Oleh karena itu, BPI Danantara berkomitmen untuk membereskan persoalan tersebut satu per satu dengan mempertimbangkan keterbatasan energi dan waktu yang dimiliki oleh lembaga pengelola investasi ini.
