Bagaimana langkah pemerintah daerah ketika ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas melampaui kapasitas pos pemadam reguler? Salah satu instrumen yang ditempuh adalah menggerakkan seluruh potensi korporasi di sekitar area terdampak.
Kebijakan ini diambil oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bupati Ketapang Alexander Wiryo (juga tercatat sebagai Alexander Wilyo) secara resmi menginstruksikan korporasi di wilayahnya untuk turut memadamkan karhutla, termasuk di area yang berada di luar konsesi atau batas operasional mereka.
Ketentuan Surat Edaran Bupati Ketapang untuk Sektor Swasta
Instruksi keterlibatan pihak swasta dimuat dalam Surat Edaran Nomor 52 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Sabtu (22/8). Melalui edaran tersebut, Bupati menegaskan bahwa tanggung jawab penanganan kebakaran tidak lagi terbatas pada batas konsesi masing-masing badan usaha.
Instruksi ini menyasar perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai sektor utama di Kalimantan Barat, meliputi:
- Perusahaan perkebunan
- Perusahaan kehutanan
- Perusahaan pertambangan
Seluruh unit usaha tersebut diwajibkan mengambil peran aktif membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah sekitar dan lingkungan masyarakat terdekat.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Sumber Daya dan Sarana yang Wajib Dikerahkan Perusahaan
Untuk mendukung efektivitas pemadaman di lapangan, surat edaran menetapkan rincian sarana, prasarana, dan tenaga bantuan yang harus disiapkan oleh badan usaha. Korporasi diminta mengerahkan:
- Personel pemadam kebakaran yang terlatih
- Unit mobil tangki air penyuplai
- Mesin pompa dan selang pemadam
- Drone untuk pemantauan dan pemetaan titik api
- Perangkat komunikasi lapangan
- Kendaraan pendukung operasional darurat
Selain mobilisasi alat dan regu pemadam, perusahaan wajib memastikan ketersediaan cadangan air serta membuka akses sumber air di dalam wilayah kerja mereka bagi petugas penanggulangan bencana yang membutuhkan pasokan darurat.
Instruksi bagi Aparat Wilayah dan Panduan bagi Warga
Selain mengatur sektor usaha, koordinasi penanganan karhutla diperketat hingga ke jajaran pemerintahan tingkat bawah di Kabupaten Ketapang. Para camat, lurah, dan kepala desa diinstruksikan menjaga wilayahnya dalam status siaga penuh. Setiap indikasi asap maupun kemunculan titik api harus segera dilaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.
Bagi masyarakat umum, terdapat beberapa panduan mitigasi yang ditekankan:
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
- Tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan metode pembakaran.
- Segera melaporkan titik api yang terpantau di sekitar pemukiman atau lahan terbuka kepada petugas.
- Memberikan akses dan tidak menghambat pergerakan petugas pemadam saat operasi berlangsung.
- Menggunakan masker pelindung saat beraktivitas di luar ruangan jika kabut asap mulai menyelimuti wilayah sekitar.
Situasi Karhutla Nasional dan Penanganan Terpusat
Langkah mobilisasi sumber daya di Ketapang berlangsung di tengah lonjakan luas area terbakar. Kebakaran hutan dan lahan saat ini melanda sejumlah daerah di Indonesia, dengan sebaran terbesar terkonsentrasi di Pulau Kalimantan dan Sumatra.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per akhir pekan lalu, total luas karhutla di seluruh Indonesia telah mencapai 72.798 hektare. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa per Minggu (23/8), Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan dampak kebakaran terluas, mencakup 38.310 hektare.
Eskalasi kondisi tersebut mendorong koordinasi penanganan di tingkat pusat. Pada Minggu (23/8) malam, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan khusus di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rapat terbatas yang dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan tiga kepala staf angkatan TNI ini membahas percepatan penanganan karhutla nasional serta pemulihan pascagempa di NTT.
Sebagai bentuk intervensi lapangan di wilayah Kalimantan, pemerintah pusat mengarahkan penambahan 17 pesawat water bombing serta memobilisasi 1.500 personel tambahan yang dilengkapi perlengkapan perorangan guna menekan laju kebakaran secara terpadu.
