Cara Mengidentifikasi Modus Komisi Fiktif pada Pengadaan Asuransi BUMN

Langkah kedua adalah meninjau nilai kontrak dan objek pertanggungan yang menjadi dasar transaksi. Total nilai kontrak kerja sama asuransi perkapalan selama periode 2015 hingga 2020 tersebut tercatat mencapai Rp263 miliar. Jenis asuransi yang diberikan oleh PT Jasindo kepada PT Pelni meliputi Asuransi Marine Hull, yakni perlindungan yang menjamin risiko tenggelam, terbalik, dan terbakar pada rangka serta isi kapal milik PT Pelni. Selain itu, cakupan pertanggungan juga mencakup Asuransi Wreck Removal & Pollution yang berkaitan dengan pengangkatan kapal tenggelam serta pencemaran laut yang ditimbulkan oleh armada PT Pelni.

Baca Juga

Strategi Aksesibilitas Properti Komersial dan Rencana Pembongkaran Pagar Tinggi Mal di Jakarta

Langkah ketiga adalah mengidentifikasi penunjukan agen perantara yang terindikasi fiktif dalam pelaksanaan kontrak. Pada kasus ini, Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Jasindo periode Desember 2013 sampai Oktober 2018, Untung Hadi Santoa, memerintahkan pengeluaran serta pembayaran komisi agen yang tidak seharusnya dibayarkan. Pembayaran komisi fiktif tersebut ditujukan kepada tiga perusahaan keagenan, yaitu PT Catur Lumintu, PT Morakabi Media Indonesia, dan PT Nusantara Proteksi Mandiri. Ketiga perusahaan tersebut sama sekali tidak melakukan pekerjaan nyata sebagai agen asuransi dalam proses pengadaan asuransi perkapalan milik PT Pelni yang dikerjakan oleh PT Jasindo.

Langkah keempat adalah menelusuri pola aliran dana atau pengembalian komisi yang mengindikasikan adanya kecurangan. Dari total komisi yang dibayarkan ke agen, sebagian besar uang justru dikembalikan ke pihak internal. Khusus untuk pembayaran yang masuk ke PT Catur Lumintu dan PT Nusantara Proteksi Mandiri, sebanyak 93 persen hingga 95 persen dari dana tersebut disetorkan kembali ke PT Jasindo Cabang Jakarta Menteng. Pihak perusahaan agen asuransi swasta tersebut hanya menerima dan menyimpan bagian sebesar 5 persen hingga 7 persen. Berdasarkan arahan dari Untung Hadi Santoa, dana yang dikembalikan kemudian digunakan untuk kebutuhan operasional kantor cabang serta dialirkan secara pribadi kepada para tersangka.

Baca Juga

Manajemen Risiko Properti Komersial, Pelajaran Kelangsungan Bisnis dari Insiden Kebakaran Hotel Pullman

Langkah kelima adalah menilai dampak kerugian finansial yang dialami negara serta tindakan penegakan hukum dari otoritas terkait. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara mengalami kerugian keuangan dengan nilai sebesar Rp15,602 miliar akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Menindaklanjuti temuan kerugian ini, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada hari Jumat, 31 Juli sore, mengumumkan penetapan empat orang tersangka.

Langkah keenam adalah memahami profil tersangka dan pasal hukum yang disangkakan untuk mengukur risiko kepatuhan korporasi. Keempat tersangka tersebut meliputi Untung Hadi Santoa, Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management & Litbang PT Pelni periode 2012 sampai Mei 2015 bernama Eko Yuni Triyanto, Direktur PT Inovasi Vahana Indonesia periode 2015 hingga 2020 bernama Yohanes Priyo Iriantono, serta Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri bernama Zulchaibar. KPK melakukan penahanan terhadap mereka di Rutan cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama, terhitung sejak 30 Juli sampai 19 Agustus 2026. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap