Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan urgensi reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar institusi tersebut lebih representatif, responsif, dan mampu menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat dunia. Sikap tersebut disampaikan secara langsung di hadapan para pemimpin dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping.
Pernyataan itu diutarakan dalam sesi rapat terbatas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, India, pada Sabtu (12/9/2026). Forum tingkat tinggi yang turut dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi tersebut menyoroti penataan arsitektur global di tengah pergeseran kekuatan ekonomi internasional.
Dalam paparannya, Prabowo menekankan bahwa PBB harus tetap diletakkan sebagai poros utama dalam sistem multilateralisme internasional karena merupakan wadah yang memperlakukan seluruh negara pada posisi setara. Namun, efektivitas peran sentral tersebut menuntut adanya perombakan struktural agar mampu merespons tantangan zaman secara konkret.
Pujian Prabowo ke Pramono Meski Tak Separtai Mengemuka di Peresmian LRT
Selain menyuarakan restrukturisasi institusi global, Prabowo mengingatkan negara-negara anggota agar tidak menjadikan instrumen ekonomi sebagai alat tekanan politik. Skema perdagangan internasional dan fluktuasi nilai tukar mata uang tidak boleh dijadikan senjata, melainkan harus diarahkan untuk mendukung kebutuhan negara-negara berkembang, terutama dalam membuka akses yang adil terhadap sumber daya vital.
Blok BRICS, yang kini mencakup lebih dari separuh populasi bumi serta mengendalikan porsi signifikan aktivitas ekonomi dan perdagangan global, dinilai memegang peran kunci dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan energi dunia.
Prabowo Perintahkan Siapkan 2 Juta Hektare Lahan Tebu untuk Program BBM E20
Untuk itu, Prabowo mendorong penguatan kapasitas pembiayaan mandiri di antara negara-negara Global South. Melalui mobilisasi pendanaan yang terarah untuk pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi domestik, negara-negara berkembang diharapkan mampu membiayai masa depannya sendiri tanpa ketergantungan maupun intervensi pihak luar. Kemandirian pangan, ketahanan energi, akses pendidikan berkualitas, dan perluasan kesejahteraan ditegaskan sebagai fondasi utama kedaulatan sebuah bangsa.
