Pengumuman pertumbuhan ekonomi India yang menembus angka 7,8% pada kuartal terbaru menuai sorotan tajam. Capaian yang melampaui perkiraan awal sebesar 7% tersebut disambut klaim prestasi oleh pemerintah, namun langsung memicu kritik keras dari mantan pejabat sektor keuangan terkait keabsahan data yang digunakan.
Mantan Sekretaris Keuangan di era pemerintahan Narendra Modi, Subhash Garg, secara terbuka menuding lonjakan angka pertumbuhan tersebut merupakan hasil manipulasi. Menurut Garg, pemerintah sengaja merevisi ke bawah angka produk domestik bruto (PDB) harga berlaku untuk tahun sebelumnya. Langkah tersebut dinilai hanya bertujuan menggelembungkan persentase pertumbuhan pada periode berjalan. Dari perhitungannya, pertumbuhan ekonomi riil India diperkirakan sebenarnya hanya berada di level 2,6%.
Sorotan Metodologi dan Penilaian Lembaga Internasional
Kritik terhadap kualitas statistik India bukan kali ini saja mencuat. Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya menyematkan nilai 'C'鈥攑eringkat terendah kedua鈥攗ntuk data akun nasional India. Penilaian tersebut didasari oleh penggunaan metodologi yang dinilai usang, adanya perbedaan perhitungan yang tidak dapat dijelaskan, serta minimnya ketersediaan data musiman.
Pihak penasihat pemerintah membantah tudingan manipulasi tersebut. Shamika Ravi menyatakan bahwa peringkat 'C' dari IMF setara dengan peringkat statistik yang diberikan kepada China. Ia juga menegaskan bahwa penyesuaian angka yang dilakukan merupakan langkah perbaikan yang direkomendasikan oleh IMF.
Intip ke dalam 'Kos-kosan Barang' di DKI, Sewa Rp320.000-Tembus 7 Juta
Namun, mantan Kepala Ahli Statistik India, Pronab Sen, menilai persoalan mendasarnya bermuara pada tingkat kepercayaan publik dan analis terhadap data dasar yang dipublikasikan oleh otoritas resmi.
Rekam Jejak Ketidaksesuaian Data dan Dampak Sosial
Keraguan terhadap akurasi statistik nasional India didorong oleh serangkaian preseden dalam satu dekade terakhir. Pada 2014, ekonom R Nagaraj melayangkan protes keras setelah menemukan sebuah angka dalam laporan PDB digelembungkan hingga 108% dari kesepakatan awal komite pengkaji. Pada 2019, pemerintah juga sempat menahan publikasi laporan ketenagakerjaan yang mencatat tingkat pengangguran tertinggi dalam 45 tahun sebesar 6,1%, insiden yang berujung pada pengunduran diri dua anggota Komisi Statistik Nasional.
Selain itu, pelaksanaan sensus penduduk yang tertunda sejak 2021 dan baru dimulai pada April 2026 turut memperlebar celah ketidakakuratan data kebijakan publik. Ekonom Reetika Khera mencatat penundaan sensus tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, di mana sekitar 100 juta warga miskin diperkirakan kehilangan akses subsidi pangan akibat pemerintah masih memakai basis data populasi lama.
Sugiono Ungkap Pentingnya Kehadiran Indonesia di KTT BRICS ke-18 India
Kondisi ketenagakerjaan riil turut memperlihatkan ketimpangan dengan klaim pertumbuhan tinggi. Laporan Universitas Azim Premji mengungkap hampir 40% lulusan perguruan tinggi berusia di bawah 25 tahun berstatus menganggur. Di saat yang sama, badan pemikir pemerintah mencatat terdapat 87 juta pemuda India yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan keterampilan.
Sorotan terhadap tata kelola data ini bahkan menarik perhatian kawasan regional. Surat kabar harian asal Sri Lanka, Daily FT, secara terbuka mengingatkan para pembuat kebijakan di negaranya agar tidak meniru praktik publikasi statistik yang menuai kontroversi tersebut.
