Ratusan keluarga penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatra Utara, segera mendapatkan kepastian tempat tinggal permanen. Pemerintah pusat memastikan proyek pembangunan hunian tetap (huntap) untuk masyarakat terdampak akan segera direalisasikan setelah masa penantian di tempat penampungan sementara.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat meninjau lokasi hunian sementara (huntara) di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, pada Jumat (4/9). Dalam peninjauan tersebut, Gibran didampingi oleh Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution untuk memeriksa kesiapan lahan serta kondisi warga secara langsung.
Proyek relokasi ini disiapkan untuk menampung para korban bencana hidrometeorologi yang menerjang wilayah Tapsel pada November 2025 lalu. Warga yang mengungsi sebagian besar berasal dari dua wilayah terdampak parah, yaitu Desa Garoga dan Desa Hutagodang di Kecamatan Batangtoru.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Pemerintah menjadwalkan pembangunan sebanyak 699 unit rumah permanen yang akan didirikan di atas lahan seluas 18 hektare. Lokasi lahan huntap ini terletak persis bersebelahan dengan kompleks huntara yang saat ini ditempati warga di Desa Napa.
Di hadapan para warga penyintas, Gibran menyampaikan permohonan maaf atas waktu tunggu yang cukup lama sejak bencana terjadi hampir setahun yang lalu. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemenuhan hak tempat tinggal yang layak dan aman dari risiko bencana serupa.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Selama masa transisi, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara terus menyalurkan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Salah seorang warga penghuni huntara, Eti, mengungkapkan bahwa ia saat ini terpaksa mengontrak rumah bersama keluarganya sembari menunggu proyek relokasi rampung. Seluruh biaya sewa rumah tersebut saat ini masih ditanggung oleh skema bantuan pemerintah.
Selain meninjau tapak pembangunan hunian tetap, rombongan pemerintah juga memeriksa pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di sekitar wilayah Batangtoru guna mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan perekonomian warga setempat.
