Kejati Maluku Gelar Penerangan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Ambon

Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Ardy Danari, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan edukasi ini. Pada kesempatan yang sama, Michel Gasperz menegaskan bahwa program penyuluhan tersebut merupakan bagian terintegrasi dari tugas pokok Bidang Intelijen Kejaksaan. Fokus utamanya terletak pada upaya mengedepankan langkah-langkah preventif agar pelanggaran hukum dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa dapat dihindari. Melalui pemahaman regulasi yang memadai, aparatur desa diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan aman dan terhindar dari jerat hukum.

Baca Juga

Ekonomi Kreatif Sumsel, Putra-Putri Sriwijaya 2026 Didorong Jadi Kreator Konten Promosi Daerah

Pada sesi pemaparan materi, tim narasumber menguraikan berbagai potensi risiko tindak pidana korupsi yang kerap muncul di lingkungan pemerintahan desa. Beberapa titik rawan yang menjadi sorotan tajam meliputi realisasi anggaran yang melenceng dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan fisik, hingga pengabaian mekanisme addendum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di samping itu, praktik penerimaan keuangan yang tidak langsung disetorkan ke rekening kas desa serta alokasi dana yang tidak sejalan dengan tujuan dan manfaatnya juga menjadi perhatian utama dalam evaluasi tata kelola desa.

Guna memperkuat literasi hukum para perangkat desa, acara ini menyajikan edukasi khusus terkait regulasi tindak pidana korupsi yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru. Materi yang dibahas mencakup rincian ketentuan hukum pada Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, dan Pasal 606. Sebagai langkah pencegahan dari sisi teknis administrasi, optimalisasi pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sangat ditekankan. Pendekatan ini bertujuan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan mekanisme standar. Tim narasumber juga mengingatkan pentingnya penguatan integritas moral sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis perencanaan pembangunan dan administrasi desa.

Baca Juga

Rupiah Menguat ke Rp17.950 per Dolar AS, Panduan Memahami Tren Kurs dan Inflasi bagi Pelaku Ekonomi Digital

Selain penguatan dari sisi internal, tim menyoroti peran esensial Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan fungsi pengawasan berkelanjutan. Setiap temuan di lapangan wajib direkapitulasi sebagai bahan evaluasi guna merumuskan rekomendasi perbaikan atau pemberian sanksi tegas apabila terbukti ada penyimpangan. Perangkat daerah yang membidangi pembinaan desa juga didorong untuk terus mengoptimalkan sinergi dengan pihak inspektorat maupun aparat penegak hukum. Lebih lanjut, dibahas pula peran strategis Kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa melalui fasilitas Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), serta upaya koordinasi pemulihan aset negara.

Sebagai wujud pendampingan yang berkesinambungan, pihak Kejaksaan memperkenalkan program Jaksa Garda Desa dan Jaksa Masuk Desa. Program Jaksa Garda Desa secara khusus memprioritaskan layanan pendampingan, pengawalan, serta konsultasi bagi aparatur desa untuk menekan potensi penyimpangan sejak dini lewat tata kelola pertanggungjawaban yang lebih rapi. Kepala Desa Hunuth-Durian Patah, Yondry Kappuw, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas penunjukan desanya sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan. Ia menaruh harapan besar agar edukasi yang diberikan mampu memberikan dampak positif bagi seluruh perangkat desa maupun masyarakat dalam mendorong laju perekonomian lokal.