Pemerintah bersama regulator keuangan terus menata struktur pembiayaan fintech peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia. Penataan batas suku bunga pinjaman daring (pindar) menjadi instrumen utama untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dari jeratan beban utang berlebih sekaligus menjaga keberlanjutan industri pembiayaan berbasis teknologi.
Memahami kerangka regulasi bunga sangat penting bagi masyarakat dan pelaku usaha agar terhindar dari platform ilegal serta mengetahui hak kewajiban peminjam secara transparan.
Dinamika Regulasi dan Batas Manfaat Ekonomi OJK
Penetapan bunga pinjol berawal dari kekosongan regulasi teknis pada masa-masa awal industri fintech berkembang. Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mencatat bahwa sebelum asosiasi menetapkan pedoman suku bunga, masing-masing penyelenggara menetapkan bunga secara sepihak yang cenderung tinggi sehingga memberatkan masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) awalnya menerapkan batas maksimum manfaat ekonomi harian sebesar 0,8% per hari. Berdasarkan keterangan Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar, batasan tersebut mengacu pada arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membedakan secara tegas platform resmi berizin dari praktik pinjaman online ilegal yang menerapkan bunga eksploitatif. Arahan penetapan ini kemudian ditegaskan melalui surat OJK Nomor S-537/PL.122/2025.
OJK selanjutnya memperkuat ketentuan tata kelola bunga secara bertahap melalui instrumen hukum formal, yaitu Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 yang diperbarui melalui SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025. Regulasi ini menjadi acuan baku bagi batas atas total manfaat ekonomi鈥攎encakup bunga, biaya administrasi, dan biaya layanan鈥攜ang boleh dibebankan kepada penerima dana.
Putusan KPPU Terkait Penetapan Suku Bunga P2P Lending
Meskipun pembatasan bunga awalnya dirancang sebagai perlindungan konsumen, mekanisme penetapannya memicu persoalan hukum persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar persidangan perkara Nomor Register 05/KPPU-I/2025 yang dipimpin oleh Rhido Jusmadi selaku Ketua Majelis Komisi, dimulai dari Pemeriksaan Pendahuluan pada 14 Agustus 2025.
Calon Emiten IPO Pasar Modal Lesu, Ini Penjelasan OJK
Majelis Komisi KPPU memutuskan bahwa 97 penyelenggara P2P lending terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU menilai bahwa penetapan plafon suku bunga yang seragam dan berada jauh di atas ekuilibrium pasar justru memfasilitasi koordinasi harga, menekan intensitas persaingan, serta menghambat dinamika kompetisi antar-penyelenggara.
Akibat pelanggaran tersebut, KPPU menjatuhkan total sanksi denda administratif sebesar Rp 755 miliar kepada 97 entitas terlapor:
- Sebanyak 52 perusahaan dikenakan denda minimal masing-masing Rp 1 miliar.
- Sejumlah platform dengan volume operasional besar menerima besaran denda lebih tinggi, seperti PT Pembiayaan Digital Indonesia (Rp 102,3 miliar), PT Pintar Inovasi Digital (Rp 100,9 miliar), PT Kredit Pintar Indonesia (Rp 93,6 miliar), PT Indonesia Fintopia Technology (Rp 49,1 miliar), PT Amartha Mikro Fintek (Rp 48,8 miliar), serta PT Kredifazz Digital Indonesia (Rp 42,4 miliar).
Menanggapi putusan tersebut, AFPI menyatakan mayoritas anggotanya menempuh upaya banding hukum, mengingat pedoman bunga yang diterbitkan sebelumnya dijalankan atas arahan otoritas pembina.
Rekomendasi Pengawasan dan Efek Pasar
Dalam putusannya, Majelis Komisi KPPU menyampaikan rekomendasi langsung kepada OJK agar mengoptimalkan fungsi pengawasan industri fintech sesuai koridor perundang-undangan. Langkah ini ditujukan untuk menutup celah regulasi (regulation gap) dan membatasi asosiasi usaha agar tidak menerbitkan pedoman perilaku yang memuat klausul anti-persaingan.
Tantangan pengawasan di lapangan tidak terlepas dari tingginya ketimpangan antara penyelenggara resmi dan entitas tanpa izin. Data OJK menunjukkan Satgas PASTI telah menghentikan 10.733 entitas pinjol ilegal dan pinjaman pribadi ilegal sepanjang rentang 2017 hingga 13 Maret 2025. Angka penindakan tersebut mencapai 112 kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah platform P2P lending legal yang tercatat sebanyak 96 penyelenggara per Maret 2025.
Emiten Salim & Bakrie Kena Denda Miliaran, OJK Ungkap Penyebabnya
Panduan Memeriksa Komponen Biaya Pinjaman bagi Konsumen
Untuk menghindari beban bunga berlebih dan risiko platform ilegal, calon peminjam perlu menerapkan langkah-langkah verifikasi berikut:
1. Pastikan Status Izin Penyelenggara Selalu periksa daftar platform berizin resmi di situs web resmi OJK. Jangan pernah bertransaksi dengan entitas yang beroperasi tanpa izin sah dari otoritas pengawas.
1. Pahami Seluruh Rincian Biaya Suku bunga bukan satu-satunya beban pembiayaan. Konsumen wajib memeriksa rincian total manfaat ekonomi, termasuk biaya provisi, biaya administrasi platform, dan premi asuransi kredit sebelum menandatangani perjanjian elektronik.
1. Bandingkan Penawaran Antar-Platform Dengan adanya penataan regulasi dan tuntutan persaingan usaha yang sehat, konsumen memiliki ruang untuk membandingkan tarif pembiayaan antar-platform berizin resmi guna memperoleh struktur suku bunga yang paling kompetitif sesuai profil risiko finansial.
