Wacana pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu mencuat ke ranah publik setelah lima partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapteng menyatakan sikap kritis terhadap kepemimpinan kader PDI Perjuangan tersebut. Meski sempat memanas hingga mencakup ancaman laporan hukum, peta politik setempat bergerak dinamis setelah salah satu pimpinan partai pengusung menarik pernyataannya dan pemerintah pusat menurunkan tim mediasi.
Berikut adalah rangkaian peristiwa mengenai bergulirnya isu pemakzulan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu hingga langkah intervensi dari Kementerian Dalam Negeri.
Sorotan Anggaran Daerah dan Penanganan Bencana
Isu pemakzulan bermula dari pernyataan bersama lima fraksi partai politik di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang, yang mewakili kelima fraksi tersebut, membeberkan sejumlah alasan di balik rencana pemakzulan, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah.
Kelompok fraksi tersebut menyoroti serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 yang baru menyentuh kisaran 30 persen hingga Agustus. Menurut Hazmi, kondisi rendahnya serapan anggaran ini sempat memicu peringatan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tapteng. Selain itu, mereka menilai ada dugaan pengelolaan anggaran yang tidak profesional, kendala pada optimalisasi penyaluran beasiswa daerah, serta kelambatan dalam penanggulangan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Hazmi juga menyatakan bahwa di antara fraksi DPRD Tapteng, hanya PDI Perjuangan yang tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan penanganan banjir. Pada tahap awal pergerakan wacana ini, fraksi-fraksi tersebut sempat merencanakan langkah hukum dengan melaporkan bupati beserta jajaran OPD terkait ke Aparat Penegak Hukum.
Respons Masinton Pasaribu dan DPP PDI Perjuangan
Menanggapi manuver pemakzulan dari lima fraksi tersebut, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan sikap pada Sabtu, 5 September. Masinton menyebut wacana pemakzulan sebagai skenario politik dari kelompok yang kalah dalam kontestasi Pilkada 2024 dan gagal mengusung skenario calon tunggal saat itu.
Masinton juga menepis tudingan terkait penanganan bencana dan justru menilai kelompok politik di DPRD mempolitisasi musibah tersebut. Menurut Masinton, pihak legislatif daerah tidak kunjung membahas rancangan peraturan daerah (Perda) yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mempercepat rehabilitasi pascabencana. Masinton mencatat pola wacana pemakzulan di Tapteng bukan hal baru, karena isu serupa pernah diarahkan secara masif kepada tiga Penjabat (Pj) Bupati Tapteng sepanjang periode 2022 hingga 2024.
Dari tingkat pusat, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memandang dinamika ini secara tenang. Pada Kamis, 10 September, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa gesekan tersebut merupakan dinamika biasa di tingkat lokal yang dapat diselesaikan oleh Masinton bersama jajaran legislatif Tapteng.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Penarikan Sikap Gerindra dan Intervensi Kemendagri
Eskalasi wacana pemakzulan mereda setelah internal Partai Gerindra meluruskan posisi organisasi. Hazmi Arif Simatupang mengumumkan penarikan resmi pernyataan sikap yang sebelumnya ia sampaikan bersama perwakilan lima partai politik.
Langkah penarikan tersebut dipertegas oleh Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara Ade Jona Prasetyo. Ade mengonfirmasi bahwa manuver DPC Gerindra Tapteng sebelumnya dilakukan di luar koordinasi DPD maupun DPP Gerindra, seraya menegaskan komitmen Gerindra dalam menjaga stabilitas jalannya pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Pada Rabu malam, 9 September, penanganan polemik ini menarik perhatian pemerintah pusat dan provinsi:
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa kementerian telah memberangkatkan tim mediasi langsung ke Tapanuli Tengah guna memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian antara Bupati Masinton dan DPRD Tapteng.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong agar perdebatan politik segera dituntaskan demi kepentingan masyarakat Tapteng, sembari mengingatkan bahwa penyaluran bantuan di wilayah terdampak bencana tersebut memerlukan percepatan dibandingkan daerah lain.
