Suwarno, seorang warga lanjut usia di Jogoyudan, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, sudah setahun lebih tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Lansia difabel berusia 70 tahun tersebut tercatat masuk ke dalam kelompok desil 10 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan kategori tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Pria yang menderita kelainan tulang belakang ini hidup seorang diri di rumah warisan kakeknya di kawasan pinggir Sungai Code. Sejak purna tugas sebagai pustakawan di sebuah kampus swasta di Sleman pada 2011 lalu, Suwarno hanya mengandalkan uang pensiunan sebesar Rp900 ribu per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia sebelumnya menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp600 ribu per triwulan, tetapi bantuan tersebut berhenti sejak April 2025.
Kebijakan Komponen Tunggal dan Pemeringkatan Desil
Peringkat kesejahteraan dalam DTSEN diatur melalui Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 22/HUK/2026. Terhentinya bansos bagi Suwarno juga berkaitan dengan status kepesertaan dalam keluarga penerima manfaat.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Kepala Dinas Sosial DIY, Suyarno, menerangkan bahwa regulasi dari Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan penghentian otomatis bantuan PKH jika penerima berstatus komponen tunggal dalam kartu keluarga. Komponen PKH mencakup lansia, disabilitas, anak sekolah, hingga ibu hamil. Jika salah satu anggota keluarga meninggal dunia dan hanya menyisakan penerima tunggal, sistem secara otomatis menghentikan penyaluran bansos tersebut.
Sebagai langkah penanganan, Dinas Sosial DIY mempertimbangkan opsi pengalihan ke skema bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). Penyaluran skema ini bergantung pada hasil verifikasi lapangan oleh pendamping sosial dan aparat pemerintah setempat.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Prosedur Sanggahan dan Penyesuaian Data
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menyatakan bahwa penetapan desil tidak bersifat mutlak dan dapat disesuaikan. Apabila kondisi riil warga tidak sesuai dengan tingkatan desil yang terdata, masyarakat dipersilakan melapor melalui kanal yang tersedia agar dapat diverifikasi ulang.
Masyarakat yang ingin memastikan status kelayakan bansos dapat melakukan pemeriksaan mandiri melalui laman cekbansos.kemensos.go.id atau mengunduh aplikasi Cek Bansos di Play Store dan App Store. Pengguna yang telah memiliki akun terdaftar dapat memanfaatkan fitur sanggahan secara langsung jika mendapati data kepesertaan bansos yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
