Mabes TNI menyatakan kesiapannya untuk dilibatkan dalam pengamanan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/8). Penegasan ini mengemuka seiring digelarnya demonstrasi yang dimotori Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama elemen masyarakat dari berbagai daerah.
Berbeda dengan penanganan pengamanan massa reguler yang berpusat langsung di kepolisian, keterlibatan TNI dalam pengamanan unjuk rasa kali ini bersifat perbantuan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menjelaskan bahwa kendali utama keamanan aksi berada di bawah kewenangan Polri, sedangkan unsur militer siap diterjunkan jika terdapat permintaan resmi.
"Pengamanan yang pasti tugas Polri ya, TNI membantu perkuatan atas permintaan," ujar Mayjen TNI Muhammad Nas pada Rabu (26/8), sebagaimana dikutip dari Antara. Pihak Mabes TNI belum merinci secara spesifik total personel yang disiagakan untuk penugasan tersebut.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Di sisi lain, Polri mengimbau seluruh elemen peserta unjuk rasa agar menyuarakan aspirasi secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin langsung oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Tuntutan Aksi dan Kesiapan Dialog di Parlemen
Massa aksi dijadwalkan mendatangi kompleks parlemen pada Kamis siang untuk menuntut ketegasan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Salah satu agenda utama yang disuarakan para demonstran adalah desakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menanggapi rencana unjuk rasa tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihak parlemen siap menerima aspirasi yang dibawa masyarakat. Keterbukaan ruang dialog tersebut disampaikan Puan usai menghadiri sebuah acara bedah buku di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, pada Rabu (26/8).
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
"Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR," kata Puan.
Puan menambahkan bahwa pimpinan DPR membuka peluang untuk menerima langsung audiensi dari perwakilan aksi demonstrasi yang datang ke kompleks parlemen.
