Pemerintah menetapkan kepesertaan aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai syarat wajib bagi masyarakat yang ingin mengakses berbagai program perlindungan sosial. Tanpa pembaruan data yang valid di DTKS, alokasi bantuan berisiko terhenti atau tidak tersalurkan kepada keluarga yang membutuhkan.
Kementerian Sosial menyediakan jalur daring melalui aplikasi Cek Bansos guna mempermudah masyarakat memperbarui data dan mendaftarkan diri secara mandiri tanpa harus selalu datang langsung ke kantor administrasi setempat.
Alur Pengusulan Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos
Mekanisme pendaftaran DTKS online melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos memanfaatkan fitur Usul Sanggah. Fitur ini dirancang agar masyarakat dapat mengajukan permohonan kepesertaan baru, baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarga dan tetangga yang dinilai memenuhi kriteria namun belum tersentuh bantuan.
Proses pengusulan data memerlukan sejumlah langkah administratif berbasis digital:
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
- Persiapan Identitas Kependudukan: Pengusul menyiapkan dokumen resmi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).
- Pengisian Data Mandiri: Calon penerima mengisi data sosial ekonomi terkini melalui aplikasi, mencakup kondisi perumahan, pekerjaan, pendidikan, beban daya listrik, hingga kepemilikan aset riil.
- Pengusulan Bantuan: Masuk ke menu Usul Sanggah untuk memilih jenis bantuan sosial yang relevan sesuai profil keluarga.
- Partisipasi Pengawasan: Masyarakat juga dapat memanfaatkan fitur sanggahan untuk melaporkan pihak yang dinilai tidak layak menerima bantuan dengan menyertakan alasan yang jelas serta bukti pendukung.
Selain jalur aplikasi, pembaruan atau pendaftaran data juga tetap dapat diajukan secara luring melalui kantor desa atau kelurahan setempat dan dinas sosial dengan membawa dokumen fisik KTP dan KK.
Perhitungan Desil dan Penentuan Prioritas Bantuan
Data yang diusulkan melalui aplikasi akan dikelompokkan ke dalam sistem desil kesejahteraan keluarga. Taraf kesejahteraan diukur secara menyeluruh berdasarkan variabel keterangan individu, kondisi hunian, dan aset ekonomi yang kemudian dihitung ulang secara periodik oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sistem klasifikasi ini terbagi ke dalam sepuluh tingkatan:
- Desil 1: Kategori keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah.
- Desil 1–4: Kelompok 40% terbawah yang menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (BPNT).
- Desil 5: Kategori keluarga yang masih memenuhi kriteria untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
- Desil 10: Kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertinggi.
Cakupan Program Bantuan Berbasis DTKS
Keluarga yang terdaftar aktif dalam DTKS dan mengantongi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang valid berpeluang memperoleh berbagai skema perlindungan sosial dari pemerintah.
Prabowo Perintahkan Investigasi KM Virgo, Pastikan Hak Keluarga Korban
Program Keluarga Harapan (PKH) PKH dialokasikan untuk sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat dengan indeks bantuan bertahap sesuai komponen: - Ibu Hamil dan Anak Usia Dini: Rp750.000 per tahap (total Rp3.000.000 per tahun). - Pendidikan SD/Sederajat: Rp225.000 per tahap (total Rp900.000 per tahun). - Pendidikan SMP/Sederajat: Rp375.000 per tahap (total Rp1.500.000 per tahun). - Pendidikan SMA/Sederajat: Rp500.000 per tahap (total Rp2.000.000 per tahun). - Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap (total Rp2.400.000 per tahun).
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Program Sembako BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik senilai Rp200.000 per bulan yang dibelanjakan untuk kebutuhan pangan pokok (seperti beras dan telur) di e-warong atau agen resmi. Bantuan ini kerap disalurkan sekaligus per tiga bulan sebesar Rp600.000.
Program Indonesia Pintar (PIP) Bantuan biaya personal pendidikan peserta didik dengan besaran maksimal: - SD/SDLB/Paket A: Rp450.000 per tahun. - SMP/SMPLB/Paket B: Rp750.000 per tahun. - SMA/SMALB/Paket C: Rp1.800.000 per tahun.
Bantuan Iuran Kesehatan dan ATENSI Pemerintah menanggung iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 per bulan untuk masyarakat miskin lewat skema PBI JKN. Di samping itu, Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) menyediakan sembako, alat bantu, dan bansos tunai disabilitas sekitar Rp600.000 per triwulan (Rp2.400.000 per tahun).
Evaluasi Kepesertaan dan Skema Penyaluran
Pengelolaan bantuan sosial menerapkan evaluasi berkala terhadap status sosial ekonomi penerima. Untuk bantuan reguler seperti PKH dan BPNT, durasi penerimaan dibatasi maksimal 5 tahun berturut-turut. Penerima yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi akan dihentikan kepesertaannya agar kuota dapat dialihkan kepada keluarga rentan lain yang membutuhkan. Aturan pembatasan 5 tahun ini dikecualikan bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.
Penyaluran PKH dan BPNT umumnya dibagi ke dalam empat tahap triwulanan: - Tahap 1: Januari, Februari, Maret - Tahap 2: April, Mei, Juni - Tahap 3: Juli, Agustus, September - Tahap 4: Oktober, November, Desember
Pemerintah tidak menetapkan tanggal persis pencairan dana, sehingga proses distribusi dapat terjadi antara pekan pertama hingga pekan keempat dalam setiap tahapnya. Masyarakat dianjurkan melakukan pengecekan status penyaluran secara berkala menggunakan NIK pada aplikasi atau situs resmi Cek Bansos Kemensos.
