Operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mendapat pengawasan yang lebih ketat dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan bahan baku masakan. Kepala BGN, Sudaryono, menyatakan bahwa pihaknya bakal melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang umum dikenal sebagai dapur MBG. Investigasi ini secara khusus menargetkan operasional dapur yang terindikasi menggunakan barang bersubsidi. Langkah pengawasan ini sangat penting karena regulasi secara tegas melarang dapur MBG menggunakan bahan-bahan bersubsidi dalam proses produksi makanan mereka. Penyelidikan ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan kepatuhan seluruh unit pelayanan gizi di lapangan.
Larangan penggunaan bahan bersubsidi oleh dapur MBG bukanlah sekadar imbauan, melainkan aturan yang telah dibakukan secara resmi oleh institusi terkait. Sudaryono, yang juga merupakan eks Wakil Menteri Pertanian, menyebutkan bahwa BGN telah menerbitkan surat edaran khusus untuk merespons potensi penyalahgunaan ini. Surat edaran tersebut mengatur secara rinci larangan penggunaan barang subsidi dalam seluruh kegiatan operasional dapur MBG. Aturan ini sudah diberitahukan kepada pihak-pihak terkait pada masa-masa sebelumnya, sehingga setiap pengelola SPPG dipandang telah mengetahui dan harus mematuhi batasan bahan baku yang boleh digunakan.
Dalam aspek ekonomi dan kepatuhan finansial, BGN telah menyiapkan mekanisme penyelesaian apabila dapur MBG terbukti melanggar aturan penggunaan barang subsidi tersebut. Mekanisme ini berfokus pada pemulihan nilai ekonomi dari barang subsidi yang telanjur digunakan. Jika dalam investigasi terbukti ada SPPG yang memakai bahan bersubsidi, maka terdapat konsekuensi finansial yang harus ditanggung oleh pihak pengelola. Konsekuensi tersebut berupa potensi kewajiban bagi pengelola dapur untuk mengembalikan selisih harga dari penggunaan barang subsidi itu secara langsung ke kas negara.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai mekanisme perhitungan dana yang harus dikembalikan, Sudaryono memaparkan contoh kasus yang melibatkan komoditas minyak goreng. Sebagai ilustrasi, sebuah dapur MBG pada dasarnya diharuskan untuk membeli minyak goreng biasa yang berstatus non-subsidi di pasaran. Namun, dalam praktiknya, dapur tersebut justru membeli dan menggunakan minyak goreng bersubsidi dengan merek Minyakita. Karena terdapat perbedaan harga yang signifikan antara minyak goreng biasa dengan Minyakita, tim dari BGN akan mencatat selisih harga tersebut sebagai dasar perhitungan investigasi.
Perhitungan total dana yang berpotensi harus dikembalikan ke kas negara dilakukan dengan mengalikan selisih harga barang tersebut dengan total volume penggunaannya. Nilai selisih harga dari minyak goreng biasa dan Minyakita akan dikalikan dengan berapa banyak minyak bersubsidi yang telah dipakai oleh dapur MBG terkait. Hasil dari perkalian volume dan selisih harga itulah yang nantinya akan ditagihkan kepada pengelola SPPG sesuai dengan hasil investigasi resmi. Skema perhitungan ini menunjukkan bahwa pengembalian dana dihitung secara proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran atau jumlah barang subsidi yang digunakan.
Pemerintah Serahkan DIM RUU Pengaturan Reforma Agraria ke Baleg DPR
Penjelasan mengenai rencana investigasi dan skema pengembalian selisih harga ini disampaikan secara transparan kepada publik melalui agenda resmi BGN. Sudaryono memaparkan kebijakan tersebut dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 31 Juli 2026. Penjelasan dalam konferensi pers ini menegaskan bahwa hasil pemeriksaan di lapangan akan menjadi dasar yang kuat untuk menentukan tindak lanjut terhadap dapur-dapur MBG. Dengan adanya surat edaran dan pengaturan yang jelas, BGN memastikan bahwa setiap tindakan penertiban bahan subsidi akan berlandaskan pada regulasi dan hasil investigasi yang terukur.
