Mekanisme Penyaluran DBH Rp 70 Triliun untuk Mengatasi Kendala Gaji PPPK di Daerah

Berdasarkan data pada tahun 2024, akumulasi nilai kurang bayar DBH tercatat mencapai angka sekitar Rp 83 triliun. Secara lebih rinci, total kurang bayar tersebut terbagi ke dalam dua komponen utama. Komponen pertama adalah DBH dari sektor pajak yang nilainya mencapai sekitar Rp 43 triliun. Sementara itu, komponen kedua berasal dari DBH sektor sumber daya alam yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp 40 triliun. Angka-angka ini menunjukkan besarnya dana yang masih harus disalurkan oleh pemerintah pusat guna mendukung kapasitas fiskal di berbagai daerah.

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Tito Karnavian juga menyebutkan adanya catatan mengenai lebih bayar sebesar Rp 13 miliar. Setelah nilai kurang bayar secara keseluruhan dikurangi dengan kelebihan bayar yang mencapai sekitar Rp 13 triliun, maka didapatkan angka kurang bayar bersih sebesar kurang lebih Rp 70 triliun. Nilai kurang bayar bersih sebesar Rp 70 triliun ini melibatkan wilayah yang cukup masif, mencakup 31 provinsi, 317 kabupaten, dan 83 kota di seluruh Indonesia. Pernyataan mengenai pembayaran dana bagi hasil ini disampaikan langsung oleh Tito Karnavian pada saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Juli 2026.

Baca Juga

Produksi Minyakita Berpotensi Turun Akibat Merosotnya Realisasi DMO CPO

Bagi daerah-daerah yang kebetulan tidak memiliki hak atas kurang bayar DBH tersebut, pemerintah pusat tidak tinggal diam dan telah menyiapkan skema alternatif. Mekanisme yang disiapkan adalah melalui penambahan atau top-up Dana Alokasi Umum (DAU). Skema top-up DAU ini telah dipersiapkan secara matang bersama Menteri Keuangan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya dinilai belum mencukupi. Meski demikian, penyaluran top-up DAU ini memiliki syarat khusus. Dana tambahan tersebut baru akan diberikan oleh pemerintah pusat setelah pemerintah daerah yang bersangkutan terbukti telah melakukan langkah-langkah efisiensi dalam pengelolaan anggaran mereka.

Terkait dengan jumlah daerah yang mengalami kendala finansial, terdapat sedikit perbedaan data antara kementerian terkait. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya sempat mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 490 daerah yang mengalami kesulitan dalam hal belanja pegawai. Di sisi lain, data yang dimiliki oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa jumlah daerah yang mengalami kesulitan belanja pegawai berada di angka sekitar 413 daerah. Merespons perbedaan angka tersebut, Kemendagri telah meminta agar segera dilakukan rekonsiliasi data. Langkah pencocokan data ini sangat penting untuk memastikan terdapat angka yang sama dan selaras antara kedua kementerian tersebut.

Baca Juga

Bea Cukai Tanjung Perak Gagalkan Penyelundupan Ekspor 3,4 Ton Merkuri Cair

Pada kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian memberikan penegasan penting mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan gaji pegawai daerah ini. Ia menekankan bahwa keuangan daerah untuk keperluan membayar gaji pegawai tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tanggung jawab tersebut akan tetap ditangani sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, bagi pemerintah daerah yang kondisi APBD-nya dinilai tidak kuat, penyaluran kurang bayar DBH akan segera dibayarkan sehingga masalah pembayaran gaji PPPK dapat selesai tanpa harus membebani APBN secara langsung.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap