tartilybanjary.id
BerandaEkonomi & BisnisInvestasiEkonomi DigitalEkonomi Digital & PendapatanEkonomi & KeuanganBisnis DigitalKeuangan DigitalInvestasi & SahamDigital Economy & EarningFinansialInvestasi DigitalKeuanganLogistik & InfrastrukturDigital EconomyKeuangan PublikRegulasi PropertiEkonomi HijauKomunikasi BisnisHukum & BisnisKebijakan Publik
Beranda/Regulasi & Hukum

Memahami Skala Ekonomi Tindak Pidana Pencucian Uang, Studi Kasus Penyitaan Aset dan Korupsi Korporasi

Sri NugrohoDiterbitkan 30 Jul 2026 - 23.40 路 0 Dibaca
Bagikan WhatsAppX
Memahami Skala Ekonomi Tindak Pidana Pencucian Uang, Studi Kasus Penyitaan Aset dan Korupsi Korporasi
Foto/Ilustrasi: cnnindonesia.com.
A-A+

Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU yang berskala besar selalu memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola keuangan dan ekonomi negara. Salah satu kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian dalam penegakan hukum keuangan di Indonesia adalah penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam aliran dana ilegal bernilai fantastis. Dalam perkembangan penanganan perkara ini, Tim 9 Kejaksaan Agung telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan Nurman Herin, atau yang lebih dikenal dengan inisial NH, sebagai tersangka. Kasus dugaan pencucian uang ini menarik perhatian publik karena menyeret nama mantan pejabat tinggi, yaitu eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.

tartilybanjary.id

Copyright 2026 tartilybanjary.id - All Rights Reserved.

Kategori

Ekonomi & BisnisInvestasiEkonomi DigitalEkonomi Digital & PendapatanEkonomi & KeuanganBisnis DigitalKeuangan DigitalInvestasi & SahamDigital Economy & EarningFinansialInvestasi DigitalKeuanganLogistik & InfrastrukturDigital EconomyKeuangan PublikRegulasi PropertiEkonomi HijauKomunikasi BisnisHukum & BisnisKebijakan PublikEkonomiEkonomi Digital & Bisnis
Ekonomi
Ekonomi Digital & Bisnis
Ekonomi Lokal
Regulasi & Tata Kelola
Hukum & Regulasi
Ekonomi & Pembangunan
Ekonomi & Regulasi
Keamanan Data
Berita Lokal
Ekonomi Makro
Otomotif
Investasi & Keuangan
Nasional
Kebijakan Ekonomi
Infrastruktur
Layanan Publik
Transportasi & Bisnis
Ekonomi & Kebijakan Publik
Kesehatan Konsumen
Ekonomi Global
Populer
Penetapan status tersangka terhadap Nurman Herin tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan melalui proses hukum yang terukur. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang juga bertindak sebagai Koordinator Tim 9, Rudi Margono, memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan penyidikan tersebut. Menurut keterangan yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 30 Juli, penyidik dari Tim 9 menetapkan NH sebagai tersangka dengan pertimbangan bahwa mereka telah mengantongi dua alat bukti yang cukup. NH diduga kuat ikut serta dalam rangkaian kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sedang diusut. Sebagai tindak lanjut dari penetapan status hukum tersebut, pihak berwenang langsung melakukan penahanan terhadap NH. Tersangka NH ditahan di Rumah Tahanan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dijadwalkan akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari pengumuman tersebut.
Baca Juga

Pelajaran Tata Kelola Korporasi dari Kasus Korupsi Asuransi Pelni dan Jasindo

Pelajaran Tata Kelola Korporasi dari Kasus Korupsi Asuransi Pelni dan Jasindo

Skala ekonomi dari kasus dugaan pencucian uang ini menjadi sangat menonjol ketika melihat rincian aset yang berhasil diungkap oleh pihak berwenang. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah lebih dulu menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus TPPU yang sama. Penetapan ini berkaitan erat dengan penemuan aset dalam jumlah yang sangat masif di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Sentul. Di lokasi tersebut, tim penyidik menemukan barang bukti berupa emas batangan dengan berat total mencapai 74 kilogram, serta uang tunai yang nilainya mencapai Rp543 miliar. Dugaan tindak pidana pencucian uang dengan nominal aset yang luar biasa besar ini diduga dilakukan oleh Febrie pada masa jabatannya sebagai jaksa atau saat ia masih menduduki posisi sebagai pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Agung.

Selain kasus pencucian uang yang melibatkan temuan emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah tersebut, rekam jejak dugaan pelanggaran hukum yang menjerat Febrie Adriansyah ternyata juga mencakup area yang lebih luas. Kejaksaan Agung mencatat bahwa Febrie turut terjerat dalam tiga perkara lain yang masing-masing memiliki dampak tersendiri terhadap sektor ekonomi dan pelayanan publik. Perkara lain yang pertama berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret perusahaan baja, yaitu PT Krakatau Steel. Perkara yang kedua memiliki dampak langsung terhadap infrastruktur energi nasional, yakni berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proses pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap milik PLN. Korupsi pada sektor pengadaan energi ini bahkan tercatat mengakibatkan terjadinya insiden pemadaman listrik secara luas atau blackout, yang tentunya membawa kerugian ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Baca Juga

Peretasan Ratusan Situs Web Kampus dan Pemerintah untuk Promosi Judi Online

Peretasan Ratusan Situs Web Kampus dan Pemerintah untuk Promosi Judi Online

Perkara tambahan yang ketiga semakin menambah panjang daftar kasus hukum yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung terkait mantan pejabat tersebut. Kasus terakhir ini didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik yang diterbitkan terkait dugaan korupsi dalam perkara di PT ASABRI. Dalam penanganan perkara korupsi PT ASABRI ini, Febrie Adriansyah tidak bertindak sendirian, melainkan telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan seorang pihak swasta yang bernama Don Ritto. Rangkaian kasus yang melibatkan instansi penegak hukum, perusahaan baja, perusahaan listrik, hingga asuransi sosial ini menunjukkan betapa krusialnya pengawasan ketat terhadap setiap aktivitas keuangan demi mencegah kerugian sistemik di masa mendatang.

Ikuti tartilybanjary.id

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

HukumKejaksaan AgungTPPUPencucian UangKepatuhan Keuangan

Berita Terbaru Lainnya

Panduan Memahami Dinamika IHSG di Tengah Sentimen Ekonomi GlobalDampak Penghapusan Riwayat Kredit di Bawah Rp1 Juta dari SLIK bagi Debitur dan PerbankanMenganalisis Laporan Keuangan Perusahaan Ritel Melalui Studi Kasus Ramayana Semester I 2026Peluang Efisiensi Operasional Sektor Agraria Melalui Teknologi Ban MAXAM dari SailunEvaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kementerian PU dan Pengaruhnya Terhadap Iklim InvestasiPeluang Usaha Budi Daya Ikan Haruan di Hulu Sungai TengahDampak Ekonomi Pencabutan Izin Edar Beras Fortifikasi dan Panduan Kepatuhan Usaha LokalStrategi Penguatan Kapasitas Kepala Daerah dan Optimalisasi Layanan Publik

Paling Banyak Dibaca

Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026

Finance

Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026

30 Jul 2026

Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027

Ekonomi Digital

Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027

30 Jul 2026

Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani Tebu

Ekonomi & Bisnis

Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani Tebu

30 Jul 2026

Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang Kerja

Keamanan Digital

Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang Kerja

30 Jul 2026

Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh Mandiri

Keuangan Digital

Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh Mandiri

30 Jul 2026

Dampak Penghapusan Riwayat Kredit di Bawah Rp1 Juta dari SLIK bagi Debitur dan Perbankan

Keuangan

Dampak Penghapusan Riwayat Kredit di Bawah Rp1 Juta dari SLIK bagi Debitur dan Perbankan

31 Jul 2026

馃敟

Populer

  1. 1Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026Finance 路 30 Jul 2026
  2. 2Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027Ekonomi Digital 路 30 Jul 2026
  3. 3Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani TebuEkonomi & Bisnis 路 30 Jul 2026
  4. 4Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang KerjaKeamanan Digital 路 30 Jul 2026
  5. 5Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh MandiriKeuangan Digital 路 30 Jul 2026
Ekonomi Lokal
Regulasi & Tata Kelola
Hukum & Regulasi
Ekonomi & Pembangunan
Ekonomi & Regulasi
Keamanan Data
Berita Lokal
Ekonomi Makro
Otomotif
Investasi & Keuangan
Nasional
Kebijakan Ekonomi
Infrastruktur
Layanan Publik
Transportasi & Bisnis
Ekonomi & Kebijakan Publik
Kesehatan Konsumen
Ekonomi Global

Halaman

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Penyangkalan
  • Syarat dan Ketentuan
  • Kebijakan Editorial
  • Digital Millennium Copyright Act - DMCA
  • Sitemap