Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (5/9). Peninjauan ini dilakukan guna memastikan percepatan renovasi hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong sinergi pemerintah daerah dalam mendukung proyek perumahan rakyat.
Dalam kunjungan tersebut, Tito menyoroti pembenahan sebanyak 800 unit rumah yang tengah berlangsung di kawasan Bukit Duri. Menurutnya, program perbaikan hunian dengan skala besar ini menjadi langkah penting bagi penataan permukiman di wilayah ibu kota, mengingat program serupa sebelumnya terbilang minim menyasar Jakarta.
Program Bedah Rumah sendiri merupakan inisiatif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan peningkatan kualitas hunian warga di berbagai penjuru tanah air. Secara nasional, tercatat sebanyak 400 ribu unit rumah telah direnovasi sejak tahun 2025 melalui kolaborasi lintas sektor tersebut.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Kemudahan Persyaratan Administratif Warga
Untuk mempercepat realisasi perbaikan rumah di lapangan, Kementerian PKP memangkas sejumlah hambatan birokrasi perizinan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penyederhanaan syarat legalitas lahan bagi penerima bantuan.
Warga penerima manfaat tidak lagi diwajibkan menyertakan sertifikat tanah kepemilikan pribadi untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Sebagai gantinya, proses verifikasi kini dipermudah dengan cukup menggunakan surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh lurah setempat.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Langkah deregulasi ini dinilai mempermudah warga di kawasan padat permukiman untuk mengakses bantuan perumahan yang layak dan sehat tanpa terbentur kendala administrasi tanah yang berkepanjangan.
Peninjauan di Kelurahan Bukit Duri tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat teknis, antara lain Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryanti, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Suprayitno.
