Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku pihaknya menerima banyak aduan mengenai rumah sakit berstatus akreditasi paripurna yang mengalami kegagalan dalam membayar gaji dokter hingga tenaga kesehatan (nakes) lainnya. Keterangan tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (19/6).
Budi menjelaskan bahwa kasus tunggakan hak pegawai ini membuktikan bahwa akreditasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi operasional rumah sakit yang sebenarnya. Berbagai keluhan yang masuk ke Kementerian Kesehatan mencakup dokter yang tidak dibayar hingga insentif jasa pelayanan (jaspel) yang ditunda pembayarannya, padahal peristiwa tersebut terjadi di fasilitas kesehatan berstatus paripurna.
Predikat paripurna merupakan status akreditasi tertinggi yang diberikan oleh badan pemerintah terkait pemenuhan standar mutu pelayanan, keselamatan pasien secara menyeluruh, serta kelengkapan peralatan dan fasilitas kesehatan. Kendati demikian, sistem penilaian akreditasi paripurna selama ini tidak pernah mengukur tata kelola manajemen rumah sakit, terutama terkait kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) karena faktor tersebut belum dimasukkan ke dalam indikator penilaian.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Perubahan Indikator Penilaian Akreditasi Rumah Sakit
Menyikapi temuan tersebut, Kementerian Kesehatan berencana mengevaluasi dan memperbarui sistem penilaian akreditasi rumah sakit. Sistem penilaian ke depan tidak hanya berpatokan pada standar fasilitas dan keselamatan yang sudah ditetapkan, melainkan juga memperhitungkan tingkat kepuasan masyarakat atau pasien serta kesejahteraan dan kepuasan nakes.
Kementerian Kesehatan akan menghubungkan langsung perlakuan dan pengalaman dokter serta perawat di tempat kerja ke dalam proses akreditasi rumah sakit. Jika tenaga medis dan perawat tidak terlayani dengan baik oleh pihak manajemen, hal tersebut akan memengaruhi penilaian akreditasi fasilitas kesehatan terkait.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Selain memasukkan indikator kesejahteraan pegawai, penilaian akreditasi juga akan melibatkan umpan balik langsung dari masyarakat. Budi mengusulkan penerapan sistem penilaian kepuasan pasien berbasis emotikon, serupa dengan mekanisme penilaian layanan yang digunakan di Bandara Changi, Singapura, agar pasien dapat memberikan penilaian secara mudah sebagai salah satu dasar akreditasi rumah sakit.
