Isu mengenai perombakan susunan menteri atau reshuffle kabinet di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dikabarkan akan bergulir pada awal Agustus ini akhirnya mendapatkan tanggapan resmi dari pihak Istana. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi secara langsung untuk menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus meluruskan spekulasi politik yang tengah berkembang pesat di tengah masyarakat. Penjelasan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas informasi terkait arah kebijakan pemerintah pusat dalam mengelola jajaran menteri dan wakil menteri yang saat ini sedang bertugas.
Dalam keterangannya yang disampaikan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Kamis, 30 Juli 2026, Prasetyo Hadi memastikan bahwa hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana apapun untuk melakukan perombakan kabinet. Penegasan dari Menteri Sekretaris Negara ini sekaligus memberikan kepastian di tengah beredarnya berbagai spekulasi mengenai pergantian jajaran pimpinan kementerian yang diisukan bakal terjadi dalam waktu dekat. Menurut penjelasannya, belum ada instruksi maupun arahan khusus dari Kepala Negara terkait perombakan formasi pemerintahan tersebut.
Lebih lanjut, Menteri Sekretaris Negara juga menjelaskan secara rinci mengenai kemungkinan adanya pelantikan pejabat baru di masa mendatang. Menurut keterangannya, jikalau nantinya memang ada kebijakan yang menyerupai perombakan susunan kabinet, langkah tersebut kemungkinan besar dilakukan murni hanya untuk mengisi kekosongan-kekosongan posisi yang saat ini terjadi di beberapa kementerian. Kekosongan kursi pimpinan ini terjadi karena adanya perubahan posisi pejabat lama yang sebelumnya telah meninggalkan jabatan tersebut untuk mengemban tugas dan tanggung jawab di tempat lain.
Pujian Prabowo ke Pramono Meski Tak Separtai Mengemuka di Peresmian LRT
Prasetyo Hadi membenarkan bahwa saat ini memang terdapat beberapa posisi krusial di pemerintahan yang sedang mengalami kekosongan jabatan, khususnya di tingkat wakil menteri. Salah satu posisi strategis yang secara resmi dikonfirmasi kosong oleh Menteri Sekretaris Negara adalah jabatan Wakil Menteri Pertanian. Jabatan di kementerian tersebut sebelumnya ditempati oleh Sudaryono. Namun, posisi itu kini berstatus kosong setelah Sudaryono secara resmi digeser oleh pemerintah untuk memimpin sebuah lembaga baru, yakni menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Selain di sektor pertanian, posisi lowong lainnya yang juga menjadi perhatian utama pemerintah adalah jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Posisi Wakil Menteri Imipas ini sebelumnya secara resmi dijabat oleh Silmy Karim. Akan tetapi, Silmy Karim saat ini tidak lagi menjabat setelah dirinya terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi dan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penegak hukum. Kasus hukum yang menimpa pejabat tersebut secara otomatis meninggalkan kekosongan pada posisi wakil menteri di kementerian terkait yang tentunya harus segera diisi di masa mendatang agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
Prabowo Perintahkan Siapkan 2 Juta Hektare Lahan Tebu untuk Program BBM E20
Meskipun ada beberapa posisi wakil menteri yang saat ini belum memiliki pejabat definitif, Prasetyo Hadi kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum membicarakan langkah selanjutnya secara mendalam. Hingga saat keterangan tersebut disampaikan di Kabupaten Batang, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian pejabat secara spesifik. Belum ada pembicaraan di tingkat pimpinan mengenai rencana pelaksanaan reshuffle kabinet untuk sekadar mengisi kekosongan posisi dua wakil menteri yang telah ditinggalkan oleh Sudaryono dan Silmy Karim tersebut.
Dengan demikian, penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara ini mempertegas bahwa prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah menjaga keberlangsungan kinerja kabinet yang ada tanpa terganggu oleh isu perombakan besar-besaran. Mengenai kapan kepastian kekosongan posisi Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini akan diisi oleh figur baru, keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Hingga kini, pihak Istana belum menetapkan jadwal, waktu diskusi, maupun rencana formal terkait pergantian dan pengisian posisi kosong tersebut.
