Bagi masyarakat di Kalimantan Barat, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak kini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini sedang memproses secara intensif usulan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut agar dapat segera direalisasikan. Langkah penting terkait masa depan pendidikan ini dibahas secara resmi dalam sebuah pertemuan audiensi. Pertemuan tersebut melibatkan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dan Bupati Landak Karolin Margret Natasa. Audiensi strategis ini berlangsung di Kantor Kementerian Sosial yang berlokasi di Jakarta Pusat pada hari Rabu, 29 Juli. Pemerintah menargetkan agar proyek pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat masuk ke dalam perencanaan Tahap III pada bulan Oktober mendatang.
Perjalanan usulan proyek fasilitas umum ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan melewati berbagai tahapan administratif. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak tercatat telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat ini sejak tahun 2025. Namun pada saat pengajuan awal tersebut, proses verifikasi belum dapat dilanjutkan karena adanya kendala terkait tata ruang wilayah. Lahan yang disiapkan pada waktu itu masih berstatus sebagai kawasan hutan kota. Kini, Pemkab Landak telah berhasil merampungkan seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan serta menyelesaikan penataan ruang lahan. Lahan seluas 9 hektare yang diusulkan saat ini sudah mengantongi sertifikat resmi atas nama Pemerintah Kabupaten Landak, sehingga proyek infrastruktur pendidikan ini siap untuk diproses lebih lanjut.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur

Sebagai panduan bagi warga lokal yang ingin mengetahui posisi proyek ini, lokasi lahan yang disiapkan berada tepat di pusat ibu kota kabupaten. Pemilihan lokasi strategis di pusat kota ini bertujuan khusus agar fasilitas sekolah tersebut nantinya mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas. Berdasarkan hasil tinjauan, lahan ini dinilai sangat tepat karena berdekatan dengan jalan utama serta berbagai fasilitas kesehatan daerah. Selain itu, akses penting sebagai penunjang seperti pasokan air bersih dan jaringan listrik juga dipastikan memadai. Wamensos Agus Jabo Priyono telah memverifikasi kesiapan lokasi ini secara menyeluruh, mulai dari status kepemilikan lahan, akses jalan menuju lokasi, ketersediaan air dan listrik, hingga pengecekan terhadap potensi risiko bencana di wilayah tersebut.
Kehadiran Sekolah Rakyat ini diproyeksikan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang krusial bagi warga setempat. Kabupaten Landak yang terletak di jantung Provinsi Kalimantan Barat saat ini memiliki jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 400 ribu jiwa. Wilayah ini juga mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 8 persen dari total populasi. Berdasarkan rincian dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat kelompok masyarakat rentan yang memerlukan akses pendidikan yang layak. Data tersebut mencatat sebanyak 9.802 warga masuk dalam kategori Desil 1, serta 10.992 warga lainnya berada di kategori Desil 2. Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak

Meskipun target pengerjaan sudah direncanakan dengan matang, masih ada beberapa tahapan teknis yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Berkas usulan pembangunan ini selanjutnya akan diterima oleh Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat (Sekretariat Bersama SR) untuk dikoordinasikan langsung dengan Kementerian PU. Terkait hal ini, perwakilan dari Sekretariat Bersama SR, yaitu Herman, secara khusus meminta Pemkab Landak untuk segera menuntaskan komitmen pematangan lahan. Langkah pematangan lahan ini sangat krusial mengingat kontur tanah di Kalimantan memang membutuhkan penanganan khusus sebelum konstruksi dimulai. Jika seluruh persiapan lahan ini berjalan lancar, proses tender untuk proyek Tahap III dijadwalkan dapat dimulai pada bulan Oktober mendatang.






