tartilybanjary.id
BerandaEkonomi & BisnisInvestasiEkonomi DigitalEkonomi Digital & PendapatanEkonomi & KeuanganBisnis DigitalKeuangan DigitalInvestasi & SahamDigital Economy & EarningFinansialInvestasi DigitalKeuanganLogistik & InfrastrukturDigital EconomyKeuangan PublikRegulasi PropertiEkonomi HijauKomunikasi BisnisHukum & BisnisKebijakan Publik
Beranda/Ekonomi Daerah

Panduan Lokasi dan Tahapan Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak

Fitri LimbongDiterbitkan 30 Jul 2026 - 23.40 路 0 Dibaca
Bagikan WhatsAppX
Panduan Lokasi dan Tahapan Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak
Foto/Ilustrasi: cnnindonesia.com.
A-A+

Bagi masyarakat di Kalimantan Barat, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak kini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini sedang memproses secara intensif usulan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut agar dapat segera direalisasikan. Langkah penting terkait masa depan pendidikan ini dibahas secara resmi dalam sebuah pertemuan audiensi. Pertemuan tersebut melibatkan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dan Bupati Landak Karolin Margret Natasa. Audiensi strategis ini berlangsung di Kantor Kementerian Sosial yang berlokasi di Jakarta Pusat pada hari Rabu, 29 Juli. Pemerintah menargetkan agar proyek pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat masuk ke dalam perencanaan Tahap III pada bulan Oktober mendatang.

Perjalanan usulan proyek fasilitas umum ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan melewati berbagai tahapan administratif. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak tercatat telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat ini sejak tahun 2025. Namun pada saat pengajuan awal tersebut, proses verifikasi belum dapat dilanjutkan karena adanya kendala terkait tata ruang wilayah. Lahan yang disiapkan pada waktu itu masih berstatus sebagai kawasan hutan kota. Kini, Pemkab Landak telah berhasil merampungkan seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan serta menyelesaikan penataan ruang lahan. Lahan seluas 9 hektare yang diusulkan saat ini sudah mengantongi sertifikat resmi atas nama Pemerintah Kabupaten Landak, sehingga proyek infrastruktur pendidikan ini siap untuk diproses lebih lanjut.

tartilybanjary.id

Copyright 2026 tartilybanjary.id - All Rights Reserved.

Kategori

Ekonomi & BisnisInvestasiEkonomi DigitalEkonomi Digital & PendapatanEkonomi & KeuanganBisnis DigitalKeuangan DigitalInvestasi & SahamDigital Economy & EarningFinansialInvestasi DigitalKeuanganLogistik & InfrastrukturDigital EconomyKeuangan PublikRegulasi PropertiEkonomi HijauKomunikasi BisnisHukum & BisnisKebijakan PublikEkonomiEkonomi Digital & Bisnis
Ekonomi
Ekonomi Digital & Bisnis
Ekonomi Lokal
Regulasi & Tata Kelola
Hukum & Regulasi
Ekonomi & Pembangunan
Ekonomi & Regulasi
Keamanan Data
Berita Lokal
Ekonomi Makro
Otomotif
Investasi & Keuangan
Nasional
Kebijakan Ekonomi
Infrastruktur
Layanan Publik
Transportasi & Bisnis
Ekonomi & Kebijakan Publik
Kesehatan Konsumen
Ekonomi Global
Populer
Baca Juga

Pelajaran Tata Kelola Korporasi dari Kasus Korupsi Asuransi Pelni dan Jasindo

Pelajaran Tata Kelola Korporasi dari Kasus Korupsi Asuransi Pelni dan Jasindo

Sebagai panduan bagi warga lokal yang ingin mengetahui posisi proyek ini, lokasi lahan yang disiapkan berada tepat di pusat ibu kota kabupaten. Pemilihan lokasi strategis di pusat kota ini bertujuan khusus agar fasilitas sekolah tersebut nantinya mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas. Berdasarkan hasil tinjauan, lahan ini dinilai sangat tepat karena berdekatan dengan jalan utama serta berbagai fasilitas kesehatan daerah. Selain itu, akses penting sebagai penunjang seperti pasokan air bersih dan jaringan listrik juga dipastikan memadai. Wamensos Agus Jabo Priyono telah memverifikasi kesiapan lokasi ini secara menyeluruh, mulai dari status kepemilikan lahan, akses jalan menuju lokasi, ketersediaan air dan listrik, hingga pengecekan terhadap potensi risiko bencana di wilayah tersebut.

Kehadiran Sekolah Rakyat ini diproyeksikan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang krusial bagi warga setempat. Kabupaten Landak yang terletak di jantung Provinsi Kalimantan Barat saat ini memiliki jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 400 ribu jiwa. Wilayah ini juga mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 8 persen dari total populasi. Berdasarkan rincian dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat kelompok masyarakat rentan yang memerlukan akses pendidikan yang layak. Data tersebut mencatat sebanyak 9.802 warga masuk dalam kategori Desil 1, serta 10.992 warga lainnya berada di kategori Desil 2. Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

Baca Juga

Peretasan Ratusan Situs Web Kampus dan Pemerintah untuk Promosi Judi Online

Peretasan Ratusan Situs Web Kampus dan Pemerintah untuk Promosi Judi Online

Meskipun target pengerjaan sudah direncanakan dengan matang, masih ada beberapa tahapan teknis yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Berkas usulan pembangunan ini selanjutnya akan diterima oleh Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat (Sekretariat Bersama SR) untuk dikoordinasikan langsung dengan Kementerian PU. Terkait hal ini, perwakilan dari Sekretariat Bersama SR, yaitu Herman, secara khusus meminta Pemkab Landak untuk segera menuntaskan komitmen pematangan lahan. Langkah pematangan lahan ini sangat krusial mengingat kontur tanah di Kalimantan memang membutuhkan penanganan khusus sebelum konstruksi dimulai. Jika seluruh persiapan lahan ini berjalan lancar, proses tender untuk proyek Tahap III dijadwalkan dapat dimulai pada bulan Oktober mendatang.

Ikuti tartilybanjary.id

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

Pembangunan DaerahSekolah RakyatKabupaten LandakKementerian SosialKalimantan Barat

Berita Terbaru Lainnya

Panduan Memahami Dinamika IHSG di Tengah Sentimen Ekonomi GlobalDampak Penghapusan Riwayat Kredit di Bawah Rp1 Juta dari SLIK bagi Debitur dan PerbankanMenganalisis Laporan Keuangan Perusahaan Ritel Melalui Studi Kasus Ramayana Semester I 2026Peluang Efisiensi Operasional Sektor Agraria Melalui Teknologi Ban MAXAM dari SailunEvaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kementerian PU dan Pengaruhnya Terhadap Iklim InvestasiPeluang Usaha Budi Daya Ikan Haruan di Hulu Sungai TengahDampak Ekonomi Pencabutan Izin Edar Beras Fortifikasi dan Panduan Kepatuhan Usaha LokalStrategi Penguatan Kapasitas Kepala Daerah dan Optimalisasi Layanan Publik

Paling Banyak Dibaca

Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026

Finance

Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026

30 Jul 2026

Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027

Ekonomi Digital

Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027

30 Jul 2026

Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani Tebu

Ekonomi & Bisnis

Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani Tebu

30 Jul 2026

Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang Kerja

Keamanan Digital

Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang Kerja

30 Jul 2026

Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh Mandiri

Keuangan Digital

Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh Mandiri

30 Jul 2026

Dampak Penghapusan Riwayat Kredit di Bawah Rp1 Juta dari SLIK bagi Debitur dan Perbankan

Keuangan

Dampak Penghapusan Riwayat Kredit di Bawah Rp1 Juta dari SLIK bagi Debitur dan Perbankan

31 Jul 2026

馃敟

Populer

  1. 1Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026Finance 路 30 Jul 2026
  2. 2Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027Ekonomi Digital 路 30 Jul 2026
  3. 3Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani TebuEkonomi & Bisnis 路 30 Jul 2026
  4. 4Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang KerjaKeamanan Digital 路 30 Jul 2026
  5. 5Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh MandiriKeuangan Digital 路 30 Jul 2026
Ekonomi Lokal
Regulasi & Tata Kelola
Hukum & Regulasi
Ekonomi & Pembangunan
Ekonomi & Regulasi
Keamanan Data
Berita Lokal
Ekonomi Makro
Otomotif
Investasi & Keuangan
Nasional
Kebijakan Ekonomi
Infrastruktur
Layanan Publik
Transportasi & Bisnis
Ekonomi & Kebijakan Publik
Kesehatan Konsumen
Ekonomi Global

Halaman

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Penyangkalan
  • Syarat dan Ketentuan
  • Kebijakan Editorial
  • Digital Millennium Copyright Act - DMCA
  • Sitemap