Ketegangan geopolitik yang kembali memanas di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi global, khususnya terkait kelancaran rantai pasok energi dan jalur perdagangan internasional. Menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini, negara-negara Arab Teluk mulai mengambil inisiatif dengan mengandalkan kekuatan ekonomi China. Langkah strategis ini diambil dengan harapan bahwa Beijing dapat memanfaatkan pengaruh ekonominya yang sangat besar terhadap Iran. Negara-negara kawasan tersebut meyakini bahwa intervensi diplomasi ekonomi dari China dapat membujuk Teheran untuk meredakan ketegangan yang secara langsung mengancam stabilitas kawasan dan kelangsungan aktivitas perdagangan lintas negara.
Kekhawatiran negara-negara Teluk ini mengalami peningkatan yang signifikan setelah terjadinya eskalasi konflik yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Insiden bersenjata tersebut tidak hanya memicu ketegangan politik, tetapi juga berdampak langsung pada terganggunya aktivitas ekspor energi yang menjadi urat nadi perekonomian kawasan, serta meningkatkan risiko keamanan secara menyeluruh. Secara spesifik, negara-negara Teluk menaruh harapan besar agar China dapat mendorong Teheran untuk membuka kembali akses Selat Hormuz dan meredakan berbagai ancaman keamanan terhadap jalur pelayaran di Laut Merah. Kendati demikian, upaya pemulihan jalur ekonomi ini menghadapi tantangan yang tidak mudah, mengingat Iran tetap bersikeras dan menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kendali penuh atas perairan strategis Selat Hormuz.
Intip ke dalam 'Kos-kosan Barang' di DKI, Sewa Rp320.000-Tembus 7 Juta
Posisi China dalam peta konflik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah ini terbilang sangat strategis sekaligus sangat sensitif. Di satu sisi, Beijing memiliki kepentingan ekonomi yang krusial sebagai pembeli utama komoditas minyak dari kawasan Teluk guna memenuhi kebutuhan energi domestiknya. Di sisi lain, China juga memegang status penting sebagai mitra dagang terbesar bagi Iran. Hubungan ekonomi antara China dengan enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) juga terus menunjukkan tren perkembangan yang positif sejak diselenggarakannya KTT China-GCC pada tahun 2022. Ketergantungan ekonomi yang saling bersilangan inilah yang memunculkan ekspektasi bahwa Beijing memiliki pengaruh diplomatik yang memadai untuk menekan pihak-pihak yang berkonflik agar kembali ke jalur perdamaian.
Merespons dinamika yang mengancam jalur perdagangan tersebut, Kementerian Luar Negeri China memberikan pernyataan resmi bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi yang erat dengan semua pihak secara konsisten. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan pertempuran dan mendorong terciptanya perdamaian di kawasan. Sejumlah manuver diplomasi telah dijalankan, termasuk serangkaian komunikasi intensif oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Selain itu, utusan khusus Zhai Jun juga telah diutus untuk mengunjungi sejumlah ibu kota negara Teluk dan Iran guna mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Tidak berhenti di situ, Beijing kini turut mendorong Pakistan untuk mengambil peran sebagai mediator antara Washington dan Teheran. Demi mengamankan kepentingan ekonominya, China juga dilaporkan melakukan komunikasi langsung dengan kelompok Houthi di Yaman agar kapal-kapal tanker yang berkaitan dengan kepentingannya dapat melintasi perairan Laut Merah dengan aman.
Sugiono Ungkap Pentingnya Kehadiran Indonesia di KTT BRICS ke-18 India
Meskipun China memiliki rekam jejak yang terbukti sukses saat memediasi proses normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023 lalu, batas nyata dari pengaruh politiknya dalam konflik terbaru ini masih terus diuji. Henry Tugendhat, seorang pakar dari Washington Institute, memberikan penilaian bahwa prioritas utama Beijing saat ini adalah menjaga hubungan baik dengan seluruh negara di Timur Tengah. China dinilai tidak ingin mengambil risiko yang dapat merusak hubungan diplomatiknya dengan memilih untuk memihak salah satu pihak yang berseteru. Terlebih lagi, China secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak siap untuk menggunakan kekuatan militer demi membuka kembali Selat Hormuz. Beijing lebih memilih pendekatan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, dialog terbuka, serta upaya bersama dalam menjaga keamanan jalur pelayaran internasional tanpa harus melibatkan intervensi angkatan bersenjata.
