Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya memperkuat sektor pembiayaan perumahan nasional dan memperluas akses ekonomi bagi masyarakat. Pada hari Kamis, 30 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, untuk meresmikan salah satu program strategis di bidang properti dan pembiayaan mikro. Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi pergerakan ekonomi daerah, khususnya terkait penyaluran fasilitas kredit perumahan subsidi bagi masyarakat yang selama ini menantikan kemudahan akses kepemilikan hunian.
Dalam agenda utama yang diselenggarakan di kawasan Puri Delta City Side Batang tersebut, Presiden Prabowo meresmikan pelaksanaan akad massal yang mencakup 62 ribu unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Penyaluran fasilitas kredit ini memiliki skala yang sangat besar dengan nilai total pembiayaan mencapai Rp 880 miliar. Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen nyata pemerintah untuk memperkuat struktur pembiayaan sektor perumahan nasional, sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
Untuk memastikan kelancaran dan jangkauan program pembiayaan ini di tingkat nasional, Presiden Prabowo tidak hanya memantau pelaksanaan di Kabupaten Batang saja. Melalui fasilitas konferensi video, Kepala Negara berdialog secara langsung dengan sejumlah perwakilan debitur yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Para debitur tersebut merupakan masyarakat penerima manfaat yang sedang mengikuti proses akad massal secara serentak pada hari yang sama, menandakan luasnya cakupan program penyaluran kredit perumahan subsidi ini.
Pujian Prabowo ke Pramono Meski Tak Separtai Mengemuka di Peresmian LRT
Di sela-sela peresmian program ekonomi kerakyatan yang bernilai ratusan miliar tersebut, Presiden Prabowo turut memberikan taklimat khusus kepada jajaran petinggi keamanan negara yang mendampinginya. Di hadapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang tampak hadir mendengarkan arahan, Presiden menyindir para jenderal yang tidak mau turun ke lapangan dan berkotor-kotor. Beliau secara tegas menyebut perwira yang hanya ingin tampil bersih tanpa mau bekerja keras di lapangan sebagai "panglima salon" atau "jenderal salon".
Sejalan dengan tuntutan kinerja yang tinggi dan kewajiban untuk selalu siap turun ke lapangan, pemerintah juga memperhatikan aspek kesejahteraan finansial para aparat keamanan negara. Sebagai bentuk kompensasi dan dorongan kinerja, Presiden Prabowo telah menyetujui kenaikan tunjangan kinerja bagi jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam penyesuaian tingkat kesejahteraan tersebut, perwira tinggi yang menyandang pangkat jenderal bintang empat kini menerima tunjangan kinerja sebesar Rp 48 juta.
Prabowo Perintahkan Siapkan 2 Juta Hektare Lahan Tebu untuk Program BBM E20
Selain berfokus pada penyaluran pembiayaan perumahan di Pulau Jawa dan peningkatan kesejahteraan aparat militer, rencana pembangunan infrastruktur fisik berskala besar juga terus didorong untuk memacu roda ekonomi antarwilayah. Presiden Prabowo menyampaikan visinya agar infrastruktur transportasi darat di Pulau Sumatra semakin terhubung secara optimal. Beliau mengungkapkan keinginannya agar jalur rel kereta api dapat dibangun membentang dari wilayah Lampung hingga ke Aceh.
Sementara itu, dalam hal tata kelola anggaran negara untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah, terdapat putusan hukum penting dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembiayaan program sosial masyarakat. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisah dari alokasi anggaran pendidikan. Pemisahan pos anggaran ini memberikan pedoman yang jelas dalam perencanaan keuangan negara, memastikan bahwa program pemenuhan gizi masyarakat dan program pendidikan nasional dapat berjalan dengan alokasi dananya masing-masing.
