tartilybanjary.id
BerandaEkonomi & BisnisInvestasiEkonomi DigitalEkonomi Digital & PendapatanEkonomi & KeuanganBisnis DigitalKeuangan DigitalInvestasi & SahamDigital Economy & EarningFinansialInvestasi DigitalKeuanganLogistik & InfrastrukturDigital EconomyKeuangan PublikRegulasi PropertiEkonomi HijauKomunikasi BisnisHukum & BisnisKebijakan Publik
Beranda/Ekonomi & Regulasi

Penyebab Beras Premium Langka Akibat Pengalihan Menjadi Beras Fortifikasi

Sri NugrohoDiterbitkan 31 Jul 2026 - 19.38 路 0 Dibaca
Bagikan WhatsAppX
Penyebab Beras Premium Langka Akibat Pengalihan Menjadi Beras Fortifikasi
Foto/Ilustrasi: finance.detik.com.
A-A+

Kelangkaan stok beras premium di pasaran menjadi perhatian setelah Kementerian Pertanian mengungkap temuan terbaru. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengakui bahwa stok beras premium kerap kali langka di pasaran karena sengaja dialihkan sebagai beras fortifikasi. Dalam keterangannya di Jakarta pada hari Jumat, 31 Juli 2026, Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa beras fortifikasi ini pada dasarnya adalah beras khusus yang ditambahkan vitamin. Indikasi pengalihan ini menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya ketersediaan beras premium di pasaran.

tartilybanjary.id

Copyright 2026 tartilybanjary.id - All Rights Reserved.

Kategori

Ekonomi & BisnisInvestasiEkonomi DigitalEkonomi Digital & PendapatanEkonomi & KeuanganBisnis DigitalKeuangan DigitalInvestasi & SahamDigital Economy & EarningFinansialInvestasi DigitalKeuanganLogistik & InfrastrukturDigital EconomyKeuangan PublikRegulasi PropertiEkonomi HijauKomunikasi BisnisHukum & BisnisKebijakan PublikEkonomiEkonomi Digital & Bisnis
Ekonomi
Ekonomi Digital & Bisnis
Ekonomi Lokal
Regulasi & Tata Kelola
Hukum & Regulasi
Ekonomi & Pembangunan
Ekonomi & Regulasi
Keamanan Data
Berita Lokal
Ekonomi Makro
Otomotif
Investasi & Keuangan
Nasional
Kebijakan Ekonomi
Infrastruktur
Layanan Publik
Transportasi & Bisnis
Ekonomi & Kebijakan Publik
Kesehatan Konsumen
Ekonomi Global
Populer

Pertanyaan: Mengapa pengusaha mengalihkan beras premium menjadi beras fortifikasi?

Jawaban: Pihak Kementerian Pertanian menduga bahwa pengalihan pasokan ini merupakan akal-akalan dari sejumlah pengusaha. Alasan yang digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan peralihan tersebut adalah margin keuntungan penjualan beras premium yang dianggap tipis. Ruang gerak harga beras premium tidak bisa dimainkan secara bebas karena harganya telah dikunci oleh pemerintah. Karena para pengusaha selalu ingin mencari keuntungan yang banyak, mereka memindahkan pasokannya menjadi beras khusus. Dengan mengemasnya sebagai beras fortifikasi, pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan yang besar.

Pertanyaan: Bagaimana hasil pengecekan Kementerian Pertanian mengenai standar beras fortifikasi?

Baca Juga

Panduan Mitigasi Karhutla 2026, Kesiapan Personel Polri dan Pemetaan Wilayah Rawan

Panduan Mitigasi Karhutla 2026, Kesiapan Personel Polri dan Pemetaan Wilayah Rawan

Jawaban: Melalui pengecekan di lapangan, Kementerian Pertanian menemukan fakta bahwa banyak beras fortifikasi yang beredar tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Praktik ketidaksesuaian standar ini terjadi ketika kualitas berasnya sebenarnya adalah premium, atau bahkan kualitas medium, tetapi dituliskan sebagai beras khusus atau beras fortifikasi pada kemasannya. Dari total sampel beras fortifikasi terdaftar yang diambil oleh kementerian, tercatat sebanyak 80 persen tidak memenuhi standar tersebut. Saat ini, Kementerian Pertanian telah memegang nama-nama perusahaan atau merek beras fortifikasi yang terbukti tidak sesuai standar.

Pertanyaan: Berapa harga jual rata-rata beras fortifikasi yang menyalahi standar tersebut?

Jawaban: Pengalihan label menjadi beras fortifikasi memungkinkan pelaku usaha menetapkan harga jual yang tidak masuk akal. Berdasarkan sampel data yang diperoleh, rata-rata harga jual beras fortifikasi yang tidak sesuai standar tersebut mencapai Rp 22.665 per kilogram. Lebih mengejutkan lagi, terdapat beberapa merek beras fortifikasi yang dijual di pasaran dengan harga mencapai Rp 42.000 per kilogram. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan tidak menyangka harga jualnya bisa mencapai angka tersebut, dan menyoroti betapa besarnya keuntungan yang didapatkan pengusaha jika menjual dengan harga Rp 42.000 per kilogram.

Pertanyaan: Berapa jumlah merek beras khusus yang sedang diperiksa oleh Kementerian Pertanian?

Baca Juga

Cara Memantau Kebijakan Pengendalian Inflasi Pangan Bank Indonesia untuk Stabilitas Usaha

Cara Memantau Kebijakan Pengendalian Inflasi Pangan Bank Indonesia untuk Stabilitas Usaha

Jawaban: Dalam temuan terbarunya, Kementerian Pertanian mengungkap bahwa saat ini terdapat 15 merek beras fortifikasi yang tengah diperiksa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa angka 15 tersebut merujuk pada jumlah merek produk yang beredar, bukan jumlah perusahaannya. Seluruh merek tersebut sedang dalam tahap pengawasan dan pengumpulan data di internal Kementerian Pertanian untuk memastikan indikasi peralihan beras premium menjadi beras fortifikasi.

Pertanyaan: Apa tindakan yang akan diambil pemerintah terhadap pelaku usaha terkait temuan ini?

Jawaban: Kementerian Pertanian memastikan bahwa kasus beras fortifikasi yang tidak sesuai standar ini akan diproses lebih lanjut. Kasus tersebut akan diproses ke aparat penegak hukum setelah pengumpulan data di Kementerian Pertanian telah selesai dilakukan. Pelimpahan kepada aparat penegak hukum ini merupakan langkah tegas atas temuan indikasi pengusaha yang melabeli beras kualitas premium dan medium sebagai beras fortifikasi demi meraup keuntungan besar.

Ikuti tartilybanjary.id

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

Kementerian Pertanianberas premiumAndi Amran SulaimanBeras Fortifikasiharga beras

Berita Terbaru Lainnya

Memahami Pengaruh Dinamika Survei Politik terhadap Sektor Ekonomi DigitalPemetaan Peluang Bisnis Pasca-Putusan MK tentang Pemisahan Anggaran Makan Bergizi GratisStruktur Pelatihan dan Penempatan Manajer Koperasi Program SPPIDinamika Hukum Kasus Pencucian Uang dan Sinyal Kepemimpinan Bank IndonesiaMemantau Isu Keuangan 490 Pemda dan Dampaknya pada Nasib Pegawai PPPKAnalisis Perekonomian Amerika Serikat, PDB, Inflasi, dan Kebijakan Suku BungaStrategi Bank Indonesia Menghadapi Era Suku Bunga Tinggi Global dan Tantangan InflasiStrategi Mengelola Portofolio Kripto Saat Pasar Berfluktuasi

Paling Banyak Dibaca

Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026

Finance

Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026

30 Jul 2026

Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027

Ekonomi Digital

Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027

30 Jul 2026

Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani Tebu

Ekonomi & Bisnis

Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani Tebu

30 Jul 2026

Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang Kerja

Keamanan Digital

Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang Kerja

30 Jul 2026

Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh Mandiri

Keuangan Digital

Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh Mandiri

30 Jul 2026

Memahami Pengaruh Dinamika Survei Politik terhadap Sektor Ekonomi Digital

Ekonomi Digital

Memahami Pengaruh Dinamika Survei Politik terhadap Sektor Ekonomi Digital

31 Jul 2026

馃敟

Populer

  1. 1Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026Finance 路 30 Jul 2026
  2. 2Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027Ekonomi Digital 路 30 Jul 2026
  3. 3Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani TebuEkonomi & Bisnis 路 30 Jul 2026
  4. 4Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang KerjaKeamanan Digital 路 30 Jul 2026
  5. 5Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh MandiriKeuangan Digital 路 30 Jul 2026
Ekonomi Lokal
Regulasi & Tata Kelola
Hukum & Regulasi
Ekonomi & Pembangunan
Ekonomi & Regulasi
Keamanan Data
Berita Lokal
Ekonomi Makro
Otomotif
Investasi & Keuangan
Nasional
Kebijakan Ekonomi
Infrastruktur
Layanan Publik
Transportasi & Bisnis
Ekonomi & Kebijakan Publik
Kesehatan Konsumen
Ekonomi Global

Halaman

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Penyangkalan
  • Syarat dan Ketentuan
  • Kebijakan Editorial
  • Digital Millennium Copyright Act - DMCA
  • Sitemap