Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mendorong Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Permintaan ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Menteri Sosial saat menerima kunjungan kerja dari Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, di Kantor Kementerian Sosial pada hari Selasa, 11 Agustus. Langkah akselerasi ini dinilai sangat penting agar penyediaan fasilitas pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat segera terealisasi tanpa hambatan administratif.
Program Sekolah Rakyat itu sendiri merupakan sebuah inisiatif yang dirancang secara khusus untuk menyasar langsung masyarakat dari kelompok paling bawah atau segmen masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Mengingat pentingnya program ini, Wakil Menteri Sosial menekankan bahwa seluruh proses pengajuannya memerlukan pengawalan yang sangat serius dari pemerintah daerah. Pengawalan tersebut harus mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari kesiapan lahan yang akan digunakan, kelengkapan administrasi, hingga pelaksanaan pembangunan fisiknya di lapangan nanti.
Sebelumnya, proses pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal sempat mengalami kendala yang berkaitan dengan persoalan lahan. Guna mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan upaya pemindahan lokasi pembangunan ke lahan alternatif yang dinilai lebih siap. Setelah lokasi baru tersebut memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, berkas pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat ini akan segera diproses lebih lanjut melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk tahap konstruksi.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Berdasarkan perencanaan yang telah disusun, pembangunan fisik Sekolah Rakyat ini akan memasuki Tahap III. Pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III tersebut direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober tahun 2026 mendatang. Pemerintah menargetkan agar seluruh proses konstruksi tahap ketiga ini dapat diselesaikan sepenuhnya sebelum tahun ajaran baru 2027/2028 dimulai, sehingga sarana pendidikan ini dapat langsung dimanfaatkan secara optimal oleh para calon peserta didik.
Selain membahas mengenai percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, pertemuan di Kantor Kementerian Sosial tersebut juga menekankan pentingnya pembenahan data kemiskinan. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara serius dan berkelanjutan. Pemutakhiran data yang konsisten sangat diperlukan karena DTSEN berfungsi sebagai sumber data tunggal yang krusial bagi pemerintah.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Data DTSEN tersebut digunakan secara luas untuk berbagai program strategis, mulai dari acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial, pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), hingga menjadi dasar dalam proses rekrutmen calon peserta didik yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, keakuratan data ini menjadi kunci utama agar program-program perlindungan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terbawah.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, memaparkan perkembangan terkini mengenai proses pemutakhiran data sosial yang sedang berjalan di daerahnya. Ia mengungkapkan bahwa pihak pemerintah daerah telah melakukan verifikasi ketat terhadap basis data penerima bantuan. Hasilnya, tercatat ada sebanyak 6.800 data penerima yang akhirnya dikeluarkan dari database penerima bantuan sosial karena terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Pembersihan data ini diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
