Dinamika politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) memanas setelah lima partai politik pemilik kursi di DPRD Tapteng menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Kelima partai tersebut, yakni Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB, menilai jalannya roda pemerintahan daerah tidak berjalan optimal dan menduga adanya ketidakprofesionalan dalam pengelolaan anggaran.
Wacana tersebut mengemuka usai pertemuan pimpinan kelima partai politik pada Jumat (4/9). Salah satu sorotan utama yang diangkat adalah rendahnya realisasi anggaran daerah. Penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus dilaporkan baru menyentuh angka sekitar 30 persen. Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tapteng dikabarkan telah dipanggil dan diberi peringatan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sorotan Penanganan Bencana dan Penyerapan Anggaran
Selain evaluasi anggaran, koalisi lima partai menyoroti lambatnya respons pemerintah kabupaten dalam penanganan bencana banjir serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Mereka mendesak Pemkab Tapteng segera mengeksekusi rekomendasi DPRD terkait pemberian bantuan banjir dan penyaluran beasiswa yang bersumber dari alokasi APBD.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Dalam proses legislasi lokal, Fraksi PDI Perjuangan tercatat menjadi satu-satunya fraksi di DPRD Tapteng yang tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan bencana tersebut. Situasi ini memicu perhatian publik mengingat Masinton Pasaribu memegang posisi ganda sebagai Bupati Tapteng sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Tapteng.
Atas berbagai dugaan penyelewengan tata kelola anggaran, kelima partai menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum untuk melaporkan Bupati Masinton beserta jajaran OPD ke aparat penegak hukum. Mereka juga menyatakan kesiapan membuka forum evaluasi APBD 2025 dan 2026 bersama TAPD dengan melibatkan Kemendagri, Kemenkeu, BPK RI, BPKP RI, KPK RI, Polri, serta Kejaksaan.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Respons Bupati Masinton Pasaribu
Menanggapi ancaman pemakzulan tersebut, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menilai langkah lima partai politik di DPRD merupakan manuver dari kelompok yang belum menerima hasil politik sejak Pilkada 2024. Menurutnya, kelompok tersebut sebelumnya berupaya menciptakan skenario calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah namun gagal.
Masinton turut membantah tudingan terkait penanganan bencana dan justru menuding balik pihak legislatif telah mempolitisasi musibah. Ia menyebut anggota dewan dari kelompok partai tersebut tidak kunjung membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan pemerintah kabupaten untuk percepatan pembangunan pascabencana di Tapteng.
