Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sumber pembiayaan yang memungkinkan pemerintah menangani bencana alam secara terpadu sekaligus mendatangkan armada pendukung dalam skala besar. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara peluncuran Program PLTS 100 GWp yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (25/8/2026).
Prabowo menegaskan bahwa kemampuan negara menyediakan ratusan helikopter, pesawat, hingga alat berat tidak terlepas dari langkah tegas pemerintah dalam memberantas korupsi dan menutup celah kebocoran anggaran. Dana yang dipakai untuk mengatasi berbagai persoalan bencana dan mendatangkan alat berat merupakan hasil penyelamatan uang negara dari praktik korupsi yang berlangsung selama ini.
Pengerahan Sarana dan Personel Bencana
Melalui penyelamatan anggaran dari kebocoran tersebut, pemerintah dapat memobilisasi berbagai fasilitas penting ke lokasi-lokasi terdampak. Prabowo menyebutkan bahwa pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personel untuk penanganan bencana alam di Tanah Air.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Penyediaan sarana seperti mesin bor dan pompa air, beserta armada udara dan ribuan petugas di lapangan, disiapkan guna memastikan penanganan darurat dapat berjalan secara terarah dan segera menjangkau warga yang membutuhkan bantuan.
Respons di Aceh, NTT, dan Penanganan El Nino
Kesiapan peralatan dan logistik tersebut ditunjukkan melalui kecepatan reaksi di berbagai wilayah bencana. Prabowo memaparkan bahwa penanganan bencana di Aceh berhasil diselesaikan dalam tempo cepat yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak sebelumnya. Selain itu, reaksi tanggap darurat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) juga dilaksanakan secara sangat cepat dan masif.
Pujian Prabowo ke Pramono Meski Tak Separtai Mengemuka di Peresmian LRT
Efektivitas serupa turut ditunjukkan dalam menghadapi dampak fenomena El Nino. Prabowo menilai kerja sama dan koordinasi lintas sektor berjalan efektif berkat keterlibatan seluruh unsur di lapangan, yang mencakup pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan.
