Pemerintah menegaskan kesiapan logistik dan armada dalam menanggulangi berbagai peristiwa bencana alam di Tanah Air didanai melalui hasil penyelamatan keuangan negara. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembiayaan operasional penanganan darurat, termasuk pengerahan ratusan helikopter, pesawat, alat berat, hingga ribuan personel gabungan, bersumber dari upaya penutupan kebocoran anggaran dan pemberantasan korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menyinggung langkah cepat tanggap bencana dari wilayah Aceh hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam acara peluncuran Program PLTS 100 GWp. Menurutnya, pembenahan tata kelola anggaran negara menjadi kunci utama yang memungkinkan respon cepat dapat dilakukan di lapangan tanpa kendala pembiayaan logistik berskala besar.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Selain faktor pendanaan, sinergi lintas institusi dinilai memegang peranan krusial dalam menekan dampak risiko di daerah terdampak. Berdasarkan pengecekan langsung ke sejumlah wilayah, koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan dinilai telah berjalan efektif, khususnya dalam memitigasi potensi kekeringan serta ancaman dampak El Nino.
Pujian Prabowo ke Pramono Meski Tak Separtai Mengemuka di Peresmian LRT
Ke depan, pemerintah berkomitmen memperketat pengawasan penggunaan anggaran publik agar alokasi belanja negara semakin efisien. Presiden menegaskan seluruh jajaran masih harus bekerja lebih keras untuk memastikan setiap rupiah uang negara dimanfaatkan secara tepat sasaran, baik untuk kesiapsiagaan bencana maupun program prioritas nasional lainnya.
