Upaya pemulihan ekonomi di sektor pertanian Provinsi Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor pada November 2025 terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berbagai program perbaikan lahan pertanian terus dikebut demi mengembalikan produktivitas para petani di daerah tersebut. Hingga akhir Juli, puluhan ribu hektare lahan pertanian dilaporkan telah masuk ke dalam kontrak konstruksi fisik. Capaian ini menandai pemerataan pemulihan sawah yang kini menjangkau belasan kabupaten dan kota di Aceh. Langkah strategis ini diharapkan mampu memulihkan roda perekonomian masyarakat agraris yang sempat terhenti akibat bencana alam.
Perkembangan positif terkait pemulihan lahan ini secara resmi dilaporkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada Selasa, 28 Juli 2026. Laporan perkembangan tersebut merupakan bagian dari koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilakukan bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR). Akselerasi program pemulihan ini dilaporkan semakin kuat sejak pertemuan antara Gubernur Muzakir Manaf dengan Kepala Satgas PRR, Tito Karnavian, di Banda Aceh pada pertengahan Juni 2026. Melalui koordinasi yang intensif tersebut, jangkauan program rehabilitasi sawah yang sebelumnya hanya mencakup 10 kabupaten pada pertengahan Juni 2026, kini telah meluas secara drastis hingga mencakup 16 kabupaten pada bulan Juli 2026.
Bapanas Minta 11 Provinsi Cabut Izin 25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah
Untuk mendanai seluruh rangkaian pemulihan ekonomi pertanian ini, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan total anggaran bantuan sebesar Rp 515,22 miliar. Hingga saat ini, realisasi penyerapan anggaran tersebut telah menyentuh angka Rp 231,27 miliar, atau setara dengan 44,9 persen dari total pagu yang disediakan. Salah satu program utama yang didanai menggunakan anggaran tersebut adalah program Optimasi Lahan (OPLA) untuk sawah terdampak bencana. Program krusial ini ditargetkan menyasar lahan seluas 27.071 hektare yang tersebar di 16 kabupaten/kota. Hingga akhir Juli, tahap Survei Investigasi dan Desain (SID) untuk program OPLA telah berhasil diselesaikan pada lahan seluas 23.778 hektare, yang merepresentasikan sekitar 87,8 persen dari keseluruhan target.
Dari luasan yang telah melalui tahap SID tersebut, pemerintah daerah melaporkan bahwa sebanyak 23.555 hektare lahan kini telah masuk ke dalam kontrak konstruksi dengan kelompok tani setempat. Di sisi lain, pengerjaan fisik konstruksi OPLA yang telah selesai sepenuhnya mencapai 3.309 hektare, sementara tahap pengolahan lahan dilaporkan telah berjalan pada area seluas 360 hektare. Selain program OPLA, pemerintah juga melakukan perluasan target pada program rehabilitasi sawah. Program ini awalnya direncanakan hanya mencakup area seluas 4.393 hektare. Namun, program tersebut mendapat tambahan alokasi sehingga total sasaran rehabilitasi sawah kini meningkat menjadi 13.781 hektare. Untuk alokasi awal seluas 4.393 hektare, seluruh pekerjaan SID maupun konstruksi fisiknya dilaporkan telah selesai 100 persen.
Banjir dan Longsor Terjang Wilayah Dataran Tinggi Aceh, 1 Orang Meninggal dan 13 Luka
Di sektor infrastruktur penunjang produksi, program pembangunan irigasi menjadi salah satu kegiatan dengan progres keuangan tertinggi. Realisasi keuangan program irigasi ini telah mencapai 57,7 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 147,48 miliar. Rencana pembangunan infrastruktur irigasi ini mencakup 641 unit irigasi perpompaan, 149 unit irigasi perpipaan, 45 unit bangunan konservasi, serta 300 unit jaringan irigasi tersier. Pada pelaksanaannya, sebanyak 456 unit dari total rencana irigasi perpompaan telah berada dalam proses konstruksi. Sementara itu, untuk jaringan irigasi tersier, sebanyak 235 unit telah memasuki tahap pelaksanaan pekerjaan. Guna mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian, pemerintah juga mengalokasikan pembangunan 106 unit Jalan Usaha Tani (JUT) yang dialokasikan di 13 kabupaten/kota, dengan pekerjaan yang telah berjalan di sejumlah lokasi.
