Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah bahwa perolehan penghargaan bukanlah titik akhir dari sebuah pengabdian. Halilul menegaskan bahwa capaian prestasi tersebut seharusnya dijadikan pemicu untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara konsisten.
Pesan penting tersebut disampaikan berkenaan dengan digelarnya agenda Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi. Acara penghargaan tingkat regional ini diselenggarakan bersama oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan IPDN sebagai pihak penyelenggara.
Dorongan Pelayanan Publik dan Pengakuan Hakiki
Halilul menekankan bahwa penghargaan formal yang diraih oleh pemerintah daerah hendaknya tidak membuat para abdi negara berpuas diri. Baginya, apresiasi tersebut merupakan pemantik semangat kerja dan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing.
"[Yang] mendapat penghargaan ini bukan berarti mereka sampai titik final. Ini hanyalah pemicu," kata Halilul.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Lebih lanjut, Halilul menggarisbawahi bahwa tolok ukur utama keberhasilan birokrasi pemerintahan daerah bukan sekadar piagam atau trofi penghargaan. Keberhasilan yang sebenarnya terletak pada penerimaan dan kepuasan masyarakat yang mereka layani dalam kehidupan sehari-hari.
"Tapi pengakuan yang paling hakiki yang mereka cari adalah dari rakyatnya itu," ungkap Halilul.
Rangkaian Acara Batch II Regional Kalimantan
Pelaksanaan acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (3/9) dan bertempat di Hotel Platinum, Balikpapan.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Perhelatan ini menghadirkan jajaran pemimpin dan unsur pemangku kepentingan strategis di wilayah Kalimantan. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini mencakup lima gubernur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat provinsi se-Kalimantan, serta para bupati dan wali kota.
Selain menjadi ajang pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi, agenda kegiatan ini juga mencakup forum rapat koordinasi (rakor). Agenda tersebut mempertemukan jajaran Forkopimda tingkat provinsi se-Kalimantan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
