Skema penyaluran gas elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi bersiap memasuki babak pengetatan baru. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini tengah merancang kebijakan pembatasan pembelian LPG tabung melon tersebut berdasarkan desil tingkat kesejahteraan masyarakat.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa penerapan kriteria desil diperlukan agar alokasi subsidi energi makin tepat sasaran. Pengaturan berbasis kelompok kesejahteraan ini tidak hanya difokuskan pada bahan bakar minyak (BBM), melainkan juga diterapkan pada komoditas LPG bersubsidi.
Kementerian ESDM menjadwalkan pembahasan teknis integrasi data kesejahteraan tersebut bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina (Persero). Langkah ini menindaklanjuti kesepakatan dari pertemuan antara Menteri ESDM dan Menteri Keuangan terkait tata kelola subsidi.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Integrasi NIK dan Data Kependudukan
Kesiapan penyaluran di tingkat teknis didukung oleh penguatan sistem pencatatan konsumen. PT Pertamina Patra Niaga resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terkait pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.
Kolaborasi ini mendukung mandat Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyebut kemitraan tersebut menjadi landasan integrasi sistem internal untuk memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) para pembeli gas melon di pangkalan.
Intip ke dalam 'Kos-kosan Barang' di DKI, Sewa Rp320.000-Tembus 7 Juta
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa data kependudukan memegang peran krusial dalam keandalan berbagai program publik. Berdasarkan data hingga Semester I tahun 2026, total penduduk Indonesia tercatat sekitar 290,1 juta jiwa, dengan tingkat perekaman biometrik warga wajib KTP telah mencapai hampir 99 persen. Basis data biometrik dan NIK inilah yang dimanfaatkan untuk memverifikasi kelayakan konsumen yang berhak menerima subsidi LPG 3 kg.
