Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen kuat untuk terus menjaga ketahanan energi nasional. Bagi pemerintah, ketahanan energi bukan sekadar program teknis, melainkan salah satu pilar penting yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional secara menyeluruh serta mendukung keberlanjutan pembangunan di masa depan. Upaya ini dilakukan secara terarah agar Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kokoh dan mandiri. Keberhasilan dalam menjaga stabilitas ini sangat bergantung pada bagaimana negara mengelola sumber daya energinya demi kepentingan seluruh masyarakat.
Sebagai bukti nyata dari komitmen tersebut, kinerja ketahanan energi Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Pada tahun 2025, Indeks Ketahanan Energi nasional berhasil tercatat mencapai angka 7,13. Angka pencapaian ini tidak hanya menunjukkan tren yang baik, tetapi juga berhasil melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 6,77. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian pada tahun 2025 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari baseline atau posisi awal pada tahun 2023 yang berada di angka 6,64. Pemerintah pun mengarahkan agar indeks ini terus dijaga dan ditingkatkan dengan target mencapai 8,36 pada tahun 2029.
Untuk mengukur keberhasilan tersebut, evaluasi terhadap ketahanan energi di Indonesia dinilai melalui empat dimensi utama yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah ketersediaan (availability), yang memastikan pasokan energi selalu ada saat dibutuhkan. Dimensi kedua adalah keterjangkauan (affordability), yang menjamin bahwa harga energi tetap berada dalam jangkauan daya beli masyarakat. Dimensi ketiga adalah aksesibilitas (accessibility), yang berfokus pada kemudahan masyarakat dalam menjangkau sumber energi tersebut. Terakhir, dimensi keempat adalah penerimaan (acceptability), yang berkaitan dengan bagaimana sumber energi tersebut dapat diterima secara sosial dan lingkungan oleh masyarakat luas.
Pujian Prabowo ke Pramono Meski Tak Separtai Mengemuka di Peresmian LRT

Meskipun mencatatkan hasil indeks yang positif, Indonesia masih harus menghadapi sejumlah tantangan besar dalam menjaga ketahanan energinya. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kegiatan lifting minyak dan gas bumi yang dinilai masih belum optimal. Selain itu, sektor energi nasional juga masih didominasi oleh penggunaan energi fosil, serta adanya ketergantungan yang cukup tinggi pada impor untuk sejumlah komoditas energi tertentu. Tantangan lainnya adalah belum meratanya akses energi di berbagai wilayah Indonesia, serta proses transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan yang hingga kini dirasa masih belum berjalan secara maksimal.
Guna mengatasi tantangan tersebut, pemerintah menetapkan target peningkatan porsi bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di dalam bauran energi primer nasional. Pemerintah menargetkan porsi EBT ini dapat meningkat secara bertahap dari angka 13,3 persen pada tahun 2023 menuju target sebesar 23 persen pada tahun 2029 mendatang. Di tengah upaya transisi menuju target emisi nol bersih ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan aspek keterjangkauan harga dan keamanan pasokan energi bagi masyarakat. Aspek-aspek krusial tersebut dipastikan tidak akan dikorbankan demi kelancaran proses transisi energi yang sedang berjalan.
Prabowo Perintahkan Siapkan 2 Juta Hektare Lahan Tebu untuk Program BBM E20

Sebagai bentuk langkah konkret untuk merealisasikan target-target tersebut, pada tahun 2027 pemerintah akan memberikan berbagai bentuk dukungan fiskal yang kuat untuk menopang ketahanan energi nasional. Dukungan fiskal yang disiapkan ini mencakup pemberian insentif perpajakan yang terkait langsung dengan ketahanan energi, penyediaan dan pembangunan infrastruktur energi yang memadai, serta pengembangan energi baru terbarukan secara lebih intensif. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menyalurkan subsidi energi dan kompensasi guna memastikan bahwa stabilitas harga dan pasokan energi tetap terjaga dengan baik bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.






