Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mengambil langkah strategis untuk memulihkan roda ekonomi sektor pertanian dan infrastruktur pendukung di Provinsi Aceh. Sebagai bentuk koordinasi awal, Satgas PRR menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Banda Aceh pada Jumat, 7 Agustus 2026. Pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan upaya pemulihan pascabencana yang melibatkan sektor pertanian, sistem pengairan, serta Daerah Aliran Sungai (DAS). Kepala Satgas PRR Tito Karnavian menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan pengawasan. Di sisi lain, Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Safrizal Zakaria Ali bertugas mengawal langsung tindak lanjut pelaksanaan di lapangan.
Langkah pemulihan terintegrasi ini menjadi krusial mengingat kerugian ekonomi akibat kerusakan lahan pertanian di berbagai wilayah Aceh cukup masif. Kerusakan lahan di Kabupaten Aceh Utara tercatat meliputi 4.679 hektare untuk kategori rusak berat, 6.447 hektare rusak sedang, dan 7.189 hektare rusak ringan. Infrastruktur vital penyokong pertanian, seperti bendung dan saluran pembawa di Jambo Aye, juga mengalami kerusakan berat. Sementara itu, bencana di Pidie Jaya berdampak pada sekitar 1.507 hektare lahan pertanian. Dari luasan tersebut, penanganan baru berhasil diselesaikan pada 312 hektare lahan yang masuk dalam kategori rusak ringan.
Dalam upaya mendorong percepatan rehabilitasi, Kementerian Pertanian mencatat penyusunan Dokumen Rancangan Teknis/Survei, Investigasi, dan Desain (DRT/SID) telah mencapai 39.409 hektare per Rabu, 5 Agustus 2026. Pencapaian ini mewakili 75 persen dari total target yang ditetapkan, yakni seluas 52.394 hektare. Meskipun perencanaan menunjukkan progres positif, realisasi fisik konstruksi untuk pemulihan lahan pertanian baru dieksekusi pada area seluas 16.780 hektare atau sekitar 32 persen dari target keseluruhan.
Jorindo Agung Siapkan Langkah Ekspansi ke Sektor Energi Hijau
Untuk menggerakkan kembali aktivitas produksi petani, Kementerian Pertanian telah mendistribusikan bantuan benih padi pascabencana senilai kurang lebih Rp 9,67 miliar yang diperuntukkan bagi lahan seluas 26.177 hektare. Penanaman benih dari bantuan tersebut telah direalisasikan pada area seluas 10.416 hektare. Tidak hanya fokus pada tanaman pangan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran belanja tambahan sebesar Rp 328,08 miliar di sektor perkebunan guna memulihkan 15.718 hektare lahan yang tersebar di delapan kabupaten. Dukungan infrastruktur air turut menunjukkan kemajuan, di mana Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I melaporkan progres penanganan tanggap darurat telah menyentuh angka 87,42 persen.
Realisasi pemulihan di tingkat daerah menunjukkan pencapaian yang bervariasi dengan berbagai tantangan teknis. Kabupaten Bireuen berhasil merampungkan rehabilitasi 677 hektare sawah rusak sedang sekaligus mengoptimalkan 1.943 hektare lahan pertanian. Di wilayah Aceh Barat, optimalisasi sawah terdampak telah mencapai 75 persen dengan melibatkan 96 kelompok tani di delapan kecamatan, didukung oleh penyelesaian 100 persen rehabilitasi jaringan irigasi tersier pada 14 titik. Kabupaten Aceh Timur juga mencatat penyelesaian rehabilitasi sawah tahap pertama seluas 1.770 hektare yang pelaksanaannya melibatkan pihak TNI.
MNK Rokan, Tonggak Baru Pertamina Kembangkan Migas Non Konvensional
Meski sejumlah daerah menunjukkan kemajuan pesat, beberapa wilayah lainnya masih berhadapan dengan kendala regulasi dan kondisi alam. Kota Langsa baru mencatatkan angka 16,32 persen untuk realisasi optimalisasi lahan. Di sisi lain, meskipun Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Kota Langsa telah merampungkan 100 persen penandatanganan kontrak pemulihan lahan, realisasi konstruksi fisik gabungan di keempat daerah tersebut masih berada di kisaran 18 persen. Ancaman kekeringan juga menjadi tantangan di Aceh Besar, yang melanda sekitar 2.000 hektare sawah di 19 kecamatan. Realisasi optimalisasi lahan di daerah tersebut baru mencapai 1.087 hektare dari target tahap pertama seluas 2.303 hektare. Kendala administratif turut menahan laju pemulihan di Gayo Lues; meski penanganan sawah rusak ringan telah tuntas 98 persen, pengerjaan sekitar 1.208 hektare lahan rusak berat terpaksa ditunda karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat.
