tartilybanjary.id
BerandaEkonomi & BisnisEkonomi DigitalEkonomiNasionalHukumBeritaAfiliasiEkonomi KreatorAplikasiWaspada PenipuanBPJS KESEHATANBANTUAN SOSIALPopuler

Topik Terkait

Mahkamah Konstitusi

23 artikel terbit

10 Karya Nyata untuk NegeriA Place for Us AllAFC Challenge LeagueAKP Siti ElminawatiAPBDAPBD 2026
Koalisi Sipil Desak MK Segera Putus Uji Materiil UU TNI

Berita Terbaru

Koalisi Sipil Desak MK Segera Putus Uji Materiil UU TNI

tartilybanjary.id

Copyright 2026 tartilybanjary.id - All Rights Reserved.

Kategori

Ekonomi & BisnisEkonomi DigitalEkonomiNasionalHukumBeritaAfiliasiEkonomi KreatorAplikasiWaspada PenipuanBPJS KESEHATANBANTUAN SOSIAL

Halaman

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Penyangkalan
  • Syarat dan Ketentuan
  • Kebijakan Editorial
  • Digital Millennium Copyright Act - DMCA
  • Sitemap

Tim Advokasi Reformasi Sektor Keamanan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera mengeluarkan putusan atas perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia...

10 September 2026

DPR Tegaskan Afirmasi Perempuan dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu

CPNS

DPR Tegaskan Afirmasi Perempuan dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam jajaran penyelenggara pemilu tetap memiliki landasan hukum yang kuat dan daya ikat yang jelas.

9 September 2026

Gugatan Wajib Verifikasi Identitas Cegah Akun Medsos Anonim Dicabut dari MK

Aplikasi

Gugatan Wajib Verifikasi Identitas Cegah Akun Medsos Anonim Dicabut dari MK

Langkah hukum yang menuntut kewajiban verifikasi identitas asli bagi seluruh pengguna platform digital resmi dihentikan. Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengabulkan penarikan kembali permohonan uji materi Undang-Undang Informasi dan...

7 September 2026

Pelapor Roy Suryo Gugat Aturan Praperadilan ke MK

Hukum

Pelapor Roy Suryo Gugat Aturan Praperadilan ke MK

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait ketentuan penangguhan perkara dalam mekanisme praperadilan.

3 September 2026

BNPB Dalami Putusan MK soal Penetapan Bencana Nasional, Siapkan Aturan Baru

BANTUAN SOSIAL

BNPB Dalami Putusan MK soal Penetapan Bencana Nasional, Siapkan Aturan Baru

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai mengkaji secara menyeluruh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan mekanisme penetapan status bencana nasional.

1 September 2026

BNPB Respons Putusan MK soal Indikator Status Bencana Nasional

Nasional

BNPB Respons Putusan MK soal Indikator Status Bencana Nasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan tanggapan resmi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 terkait penetapan status bencana yang dibacakan pada Jumat (28/8).

31 Agustus 2026

MK, Jumlah Korban Indikator Utama Penetapan Status Bencana Nasional

BANTUAN SOSIAL

MK, Jumlah Korban Indikator Utama Penetapan Status Bencana Nasional

Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan jumlah korban sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi dalam penentuan status serta tingkat bencana nasional dan daerah.

28 Agustus 2026

MK Nyatakan Pasal Penghinaan Pemerintah dan DPR Inkonstitusional

Ekonomi Kreator

MK Nyatakan Pasal Penghinaan Pemerintah dan DPR Inkonstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menyatakan pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru inkonstitusional.

28 Agustus 2026

Ketua MK Sebut Permohonan Perkara Makin Kompleks dan Minta Hakim Jaga Integritas

Aplikasi

Ketua MK Sebut Permohonan Perkara Makin Kompleks dan Minta Hakim Jaga Integritas

Sebanyak 258 dari total 304 permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hingga pertengahan bulan Agustus 2026 disampaikan melalui jalur daring.

13 Agustus 2026

MK Tegaskan Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Merupakan Delik Aduan Absolut

Hukum

MK Tegaskan Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Merupakan Delik Aduan Absolut

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pasal mengenai dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diproses oleh penegak hukum tanpa adanya aduan langsung dari pejabat yang bersangkutan.

13 Agustus 2026

Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pilkada Langsung dan Tanggapan Ketua Umum PPP

Afiliasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pilkada Langsung dan Tanggapan Ketua Umum PPP

Peta politik dan regulasi pemilihan kepala daerah di Indonesia kembali mendapatkan kejelasan hukum yang sangat dinantikan melalui putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi.

6 Agustus 2026

Panduan Mitigasi Risiko Kebijakan Anggaran dan Tata Kelola Daerah bagi Pelaku Ekonomi Digital

Bisnis & Kepatuhan

Panduan Mitigasi Risiko Kebijakan Anggaran dan Tata Kelola Daerah bagi Pelaku Ekonomi Digital

Pembangunan ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia sangat bergantung pada kepastian hukum, transparansi alokasi anggaran, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

3 Agustus 2026

Muat artikel berikutnya
馃敟

Populer

  1. 1Kebijakan Baru TikTok Creator Rewards Program di Indonesia, Syarat dan Langkah MengikutinyaEkonomi Kreator 路 24 Agustus 2026
  2. 2Panduan Cek Legalitas Fintech Lending Resmi Melalui Kontak WhatsApp OJKKeuangan 路 25 Agustus 2026
  3. 3Waspada Penipuan Modus Like dan Subscribe YouTube yang Menguras RekeningDigital Economy & Earning 路 12 Agustus 2026
  4. 4Bareskrim Gagalkan Peredaran 531 Cartridge Etomidate Senilai Rp 1,5 MiliarWaspada Penipuan 路 12 September 2026
  5. 5Xpeng Bukukan 937 SPK di GIIAS Tangerang, Menkeu Purbaya Ikut Pakai X9Ekonomi & Bisnis 路 1 September 2026