Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial menyediakan fasilitas pengecekan status bantuan sosial secara mandiri bagi masyarakat luas. Integrasi sistem ini memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan dari KTP sebagai kunci identifikasi utama yang terhubung langsung dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Keberadaan DTKS berfungsi sebagai basis data utama yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial. Melalui keterbukaan akses digital ini, masyarakat dapat memastikan kepesertaan mereka pada program bantuan sosial pemerintah, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan.
Program Bantuan Pangan Non Tunai atau Program Sembako dialokasikan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan keluarga prasejahtera dengan nilai bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Dana bantuan tersebut diperuntukkan bagi penerima manfaat guna membeli kebutuhan bahan pangan di e-warong atau agen yang telah bekerja sama secara resmi. Penyaluran bantuan sosial BPNT dan PKH pada tahun 2025 diagendakan berlangsung dalam empat tahap sepanjang tahun, yaitu Tahap 1 pada Januari hingga Maret, Tahap 2 pada April hingga Juni, Tahap 3 pada Juli hingga September, serta Tahap 4 pada Oktober hingga Desember.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Mekanisme pencairan bantuan sosial dilaksanakan secara bertahap melalui jaringan bank Himpunan Bank Milik Negara yang terdiri dari BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta melalui PT Pos Indonesia. Pada tahun 2025, terdapat pembaruan mekanisme berupa migrasi pencairan dari kantor pos ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera untuk sebagian keluarga penerima manfaat. Selain BPNT dan PKH, layanan digital Kementerian Sosial juga memfasilitasi pengecekan berbagai program bantuan lain, seperti Bantuan Sosial Tunai, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, BLT Kesra, Bantuan Sosial Pangan Beras dan Minyak Goreng, Asistensi Rehabilitasi Sosial, serta Program Indonesia Pintar.
Untuk melakukan pengecekan penerima manfaat melalui situs cekbansos.kemensos.go.id, masyarakat dapat mengikuti urutan langkah yang telah ditetapkan. Tahap awal dilakukan dengan membuka peramban di perangkat dan mengunjungi alamat web cekbansos.kemensos.go.id. Selanjutnya, pilih data wilayah yang sesuai dengan data KTP, mencakup Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan. Masukkan nama lengkap pada kolom NAMA PM persis seperti yang tercantum pada KTP. Ketik kode verifikasi atau captcha yang muncul di dalam kotak ke kolom yang tersedia, kemudian klik tombol CARI DATA. Apabila data identitas tidak terdaftar di dalam basis data penerima, sistem akan memunculkan notifikasi bertuliskan Tidak Terdapat Peserta / PM.
Prabowo Perintahkan Investigasi KM Virgo, Pastikan Hak Keluarga Korban
Selain melalui situs resmi, Kementerian Sosial juga menyediakan aplikasi mobile Cek Bansos yang dapat diunduh melalui Google Play Store untuk perangkat Android dan App Store untuk pengguna iPhone. Aplikasi mobile ini menghadirkan fitur interaktif yang mendukung transparansi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Di dalam aplikasi tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan fitur usul untuk mendaftarkan diri sendiri atau orang lain yang dinilai layak menerima bantuan sosial, serta menggunakan fitur Sanggah untuk melaporkan penerima bantuan yang dianggap sudah tidak memenuhi kriteria kelayakan.
