Pemerintah membidik target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen pada 2027, diiringi penurunan angka kemiskinan ke kisaran 6 hingga 6,5 persen. Arah kebijakan tersebut dirancang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 guna mendorong akselerasi pembangunan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat secara terukur.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa sasaran fiskal 2027 difokuskan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan peningkatan kesejahteraan yang lebih cepat. Kerangka kebijakan ini ditopang oleh strategi ekonomi dan fiskal yang terpusat pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Sasaran Kesejahteraan dan Asumsi Ekonomi Makro
Penetapan target RAPBN 2027 menempatkan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Target tingkat kemiskinan pada rentang 6–6,5 persen tersebut mencerminkan penurunan dibanding target tahun 2026 yang berada pada level 6,5–7,5 persen.
Selain kemiskinan, pemerintah memproyeksikan perbaikan pada indikator pemerataan dan ketenagakerjaan:
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
- Rasio Gini ditargetkan membaik ke kisaran 0,362–0,367.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diproyeksikan turun ke level 4,30–4,87 persen.
- Inflasi diproyeksikan tetap terkendali pada kisaran 2,5 persen melalui koordinasi pengendalian harga pangan bersama pemerintah daerah dan Bank Indonesia.
- Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
- Rata-rata imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada di angka 6,9 persen.
Pencapaian target pertumbuhan 6 persen tersebut direncanakan bertumpu pada penguatan sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan untuk menggerakkan investasi strategis di dalam negeri.
Fokus 8 Klaster PKPN dan Optimalisasi Pendapatan
Untuk merealisasikan target-target tersebut, belanja negara diarahkan ke delapan klaster PKPN. Delapan bidang fokus tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Pelaksanaan delapan klaster prioritas ini akan ditopang oleh program pendukung di sektor pertahanan keamanan, penegakan hukum, perbaikan tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Intip ke dalam 'Kos-kosan Barang' di DKI, Sewa Rp320.000-Tembus 7 Juta
Dari sisi penerimaan, pengelolaan APBN diarahkan tetap berprinsip kehati-hatian (prudent) dan berkelanjutan. Upaya penguatan pendapatan negara mencakup perluasan basis pajak (tax base), peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan sistem core tax, optimalisasi penerimaan sumber daya alam, serta pemberian insentif fiskal yang terukur untuk menarik investasi.
Arah kebijakan dan target RAPBN 2027 ini dipaparkan Purbaya saat menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).
