Pemerintah China kini berada dalam posisi terjepit antara mempertahankan akses terhadap sistem perbankan global berbasis dolar Amerika Serikat (AS) dan menjaga pasokan energi dari Iran. Tekanan baru dari Washington memaksa Beijing menimbang kembali keterlibatannya dalam perdagangan minyak Teheran di tengah ancaman sanksi finansial.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memperluas tekanan ekonomi terhadap jaringan transaksi internasional Teheran melalui inisiatif bernama "Operation Economic Outcast". Langkah ini ditujukan untuk memperingatkan negara-negara mitra dagang Iran agar segera memutus hubungan bisnis mereka.
Ancaman Pemutusan Akses Sistem Finansial AS
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa entitas mana pun yang memfasilitasi pencucian uang atau membantu penghindaran sanksi berisiko kehilangan akses secara total ke sistem keuangan AS. Peringatan keras tersebut secara spesifik diarahkan kepada sektor perbankan di Beijing yang mengalirkan dana dari komoditas energi Iran.
"Jika mereka memfasilitasi transaksi dan menjadi bagian dari ekosistem yang mengubah minyak Iran menjadi uang, menjadi alat penindasan, maka mereka akan menjadi sasaran," ujar Bessent saat menanggapi peran lembaga keuangan China.
Intip ke dalam 'Kos-kosan Barang' di DKI, Sewa Rp320.000-Tembus 7 Juta
Ketergantungan energi menjadi pemicu utama posisi sulit China. Data pelacakan kargo Kpler yang dikutip Reuters mencatat bahwa China menyerap lebih dari 80 persen ekspor minyak mentah Iran yang dikirim melalui jalur laut. Pemutusan hubungan dagang secara mendadak berpotensi mengganggu pasokan energi domestik Beijing.
Merespons ancaman tersebut, Kementerian Luar Negeri China menyatakan penolakan tegas terhadap sanksi sepihak dari AS. Beijing berargumen bahwa langkah restriksi tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional serta tidak mengantongi mandat resmi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Posisi Tawar dan Instrumen CIPS
Hingga saat ini, otoritas Washington belum menjatuhkan sanksi langsung kepada lembaga keuangan terbesar di China yang memproses transaksi perdagangan minyak Iran. Di sisi lain, China terus memperkuat Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) guna menekan ketergantungan pada infrastruktur pembayaran global yang berpusat pada mata uang dolar AS.
Sugiono Ungkap Pentingnya Kehadiran Indonesia di KTT BRICS ke-18 India
Peter Alexander dari Z-Ben menyebut CIPS berfungsi sebagai instrumen lindung nilai geopolitik bagi Beijing dalam menghadapi potensi pembatasan finansial dari AS. Walau demikian, peralihan dari sistem pembayaran berbasis dolar tetap menghadapi tantangan struktural.
Ekonom senior The Economist Intelligence Unit, Tianchen Xu, menilai dominasi mata uang dolar AS membuat opsi pemutusan akses perbankan menjadi pedang bermata dua. Tindakan agresif AS terhadap institusi keuangan besar berisiko memicu efek rambatan yang juga membebani stabilitas sistem keuangan global.
