Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun tangan langsung memediasi ketegangan politik antara DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu. Langkah ini diambil agar konflik politik lokal tidak menghambat penanganan bencana dan pencairan anggaran kemanusiaan bagi warga terdampak banjir.
Dalam keterangannya usai rapat di kompleks parlemen pada Senin (14/9), Tito menegaskan bahwa perbedaan sikap politik tidak boleh mengorbankan masyarakat, terutama ketika sebagian warga masih terpaksa kembali ke pengungsian akibat banjir susulan.
Mediasi Anggaran dan Penyelamatan Warga
Tito mengungkapkan bahwa dirinya menemui jajaran eksekutif dan legislatif setempat guna memastikan operasi penyelamatan warga tetap berjalan lancar tanpa terganggu friksi kekuasaan. Fokus utama mediasi tertuju pada kelancaran realisasi anggaran pemulihan pascabencana.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Pemerintah pusat melalui Presiden telah mengucurkan dana sebesar Rp123 miliar pada April, disusul penambahan Rp14 miliar pada Agustus. Namun, Tito menyoroti laporan terkait rendahnya serapan anggaran tersebut yang dipicu oleh perdebatan berkepanjangan antara pemerintah kabupaten dan pihak legislatif mengenai realokasi APBD.
Dinamika Wacana Pemakzulan di DPRD
Sebelumnya, lima fraksi di DPRD Tapteng鈥攜akni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB鈥攎endorong wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Juru bicara gabungan fraksi tersebut, Hazmi Arif Simatupang, menyatakan langkah itu didasari temuan dugaan tata kelola anggaran yang dinilai tidak profesional, roda pemerintahan yang tidak optimal, serta respons pemerintah daerah yang lambat dalam menyalurkan bantuan korban banjir.
Selain itu, sempat muncul silang pendapat terkait 10 poin permintaan DPRD Tapteng yang sebelumnya dipangkas oleh pihak pemerintah kabupaten.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Setelah adanya proses komunikasi dan mediasi, DPRD Tapteng akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan wacana pemakzulan terhadap Masinton. Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi Golkar, Joneri Sihite, menyatakan bahwa rencana pemakzulan tersebut sebelumnya masih sebatas wacana awal yang membutuhkan tahapan panjang jika hendak diproses lebih jauh.
Dengan dihentikannya wacana pemakzulan tersebut, fokus pemerintah daerah dan legislatif kini diarahkan kembali pada percepatan distribusi bantuan serta penanganan pemulihan infrastruktur pascabanjir bagi masyarakat Tapteng.
